KSINews, Jakarta – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, mengharapkan inflasi di daerah tersebut tetap terjaga dan terkendali saat memasuki hari besar keagamaan nasional (HKBN) Ramadan dan Idulfitri 1444 Hijriah.
“Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada 27 Februari 2023, untuk memperhatikan pergerakan inflasi bulanan. Di Maret 2023, terdapat potensi risiko inflasi terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri yang perlu mendapatkan perhatian,” kata Ali Mazi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/3/2023).
Ali Mazi memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Inflasi Provinsi Sultra, sebagai tindak lanjut kegiatan Rakor Inflasi Kemendagri untuk membahas terkait potensi risiko kenaikan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2023.
Menurut Ali Mazi, sebagai langkah konkret mitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sultra, harus ada gerakan pengendalian inflasi di antaranya, mendukung pengamanan stok cadangan beras pemerintah (CBP) sepanjang 2023 menjelang panen raya padi pada Maret 2023.
Selanjutnya, menjaga jumlah pasokan minyak goreng di tingkat distributor dan mengamankan jumlah pasokan di tingkat retail.
Kemudian, meningkatkan komunikasi efektif melalui berbagai publikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri, antara lain intensifikasi publikasi kegiatan usaha dari kepala daerah maupun forum komunikasi pimpinan daerah terkait dengan pengendalian inflasi.
“Penerbitan kebijakan harga, sidak pasar, operasi pasar, rapat koordinasi, intervensi harga, pemberian bantuan alat dan sarana prasarana produksi pertanian, pemberian subsidi dan lainnya, ini juga harus terus dilakukan,” kata Ali Mazi.
Menurutnya, meningkatkan frekuensi operasi pasar atau pasar murah dan sidak pasar menjelang dan selama HBKN Ramadan dan Idulfitri, untuk memastikan ketersediaan harga dan ketersediaan pasokan komoditas.
Kemudian, fasilitas gerakan pangan murah yang disediakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas operasi pasar yang diselenggarakan dalam rangka pengendalian inflasi HBKN lebaran.
“Peningkatan efektivitas Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam pengendalian harga pangan dan memitigasi kecurangan pada saat pendistribusian komoditas,” ucap Ali Mazi.
Lebih lanjut, Ali Mazi mengatakan bahwa pihaknya tidak memungkiri bahwa pada 2022 merupakan tahun yang cukup menantang akibat tingginya tingkat inflasi.
Disebutkan, inflasi di Sulawesi Tenggara sepanjang 2022 menunjukkan angka yang cukup tinggi, sebesar 7,39 persen yang diakibatkan oleh tingginya tiket angkutan udara.
Meski begitu, dirinya mengapresiasi langkah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Sulawesi Tenggara yang bekerjasama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Bank Indonesia yang telah proaktif merespon kenaikan inflasi melalui berbagai kegiatan seperti pelaksanaan pasar murah dan operasi pangan.
“Termasuk penerbitan berbagai surat edaran seperti pengendalian harga minyak goreng, gerakan menanam cabai, pemanfaatan olahan sampah sebagai substitusi BBM, upaya menjaga stabilitas harga beras oleh Bulog,” kata Ali Mazi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) agar memastikan ketercukupan pasokan pangan, barang, dan jasa bagi masyarakat.
Upaya tersebut, selain sebagai langkah pengendalian inflasi, juga sebagai bentuk antisipasi terhadap kenaikan barang/jasa.
“Inflasi harus dijaga betul. Masyarakat kita harus memperoleh pasokan yang cukup untuk pangan terutama dan juga harga barang dan jasa yang terjangkau, cukup, dan terjangkau,” kata Mendagri Tito melalui keterangan tertulis, setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/3/2023).[]
Editor: DIMA-ATIN
