Banda Aceh – Gerakan Muda Peduli Aceh (GMPA) menilai sosok Dr Safrizal ZA, M.Si sangat layak dan tepat menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Aceh dimasa transisi menuju 2024.
Kebutuhan itu, untuk mengisi kekosongan masa jabatan 2022-2024 guna menggantikan posisi Nova Iriansyah karena telah berakhir masa jabatannya pada 5 Juli 2022 mendatang,” ujar Ketua Umum GMPA Irfan Nasruddin, S.Sos kepada Insan Pers Rabu, (22/6/2022).
“Setelah kita secara keorganisasi melakukan kajian mendalam dari berbagai rujukan informasi dan data yang himpun, baik respon publik, atas dukungan dan harapan dari berbagai elemen masyarakat Aceh.
Atas dasar itu, GMPA merekomendasikan sosok Safrizal sangat layak dan tepat untuk ditunjuk sebagai Pj Gubernur Aceh. Dan sangat mendukung penuh agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Safrizal ZA bisa mengisi jabatan sebagai Pj Gubernur Aceh sampai terpilihnya Gubernur yang baru setelah Pemilihan Kepala Daerah 2024 nantinya,” ujarnya.
Hal itu dapat di lihat oleh GMPA, atas rekam jejak yang dihimpun dari personal Safrizal yang memulai karirnya didalam struktural pemerintah. Dan sampai sekarang Putra asli Aceh ini juga menjabat di Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
“Atas pertimbangan itu, tentunya telah menjadi ukuran bahwa apa yang diharapkan oleh segenap elemen di Aceh untuk Pj Gubernur,” pungkas Irfan.
Irfan Lanjut menjelaskan, sosok beliau sudah sangat layak untuk memimpin di Aceh, dari jenjang pengalaman dalam hal urusan tata kelola kepemerintahan mulai dari bawah sampai ke ranah tingkatan pusat. Jika diukur dari sisi kepemimpinan, Safrizal juga sebelumnya telah berpengalaman menjabat sebagai Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan beberapa tahun lalu. Jadi, untuk urusan kepemimpinan disegala sektor lini struktural kepemerintahan, beliau juga telah sangat teruji secara latar belakang pengalaman yang ia lewati mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas selama dalam perjalanan karir beliau,”
Selain itu, dari sisi jaringan koneksi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat selama ini, akan sangat berpengaruh pada kemajuan Aceh kedepannya. Terkhusus menyangkut jalannya sinergitas kolaborasi antara kepentingan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk implementasi point-point keistimewaan kekhususan Aceh yang masih belum berjalan secara maksimal.
Untuk itulah, kata Irfan, Aceh butuh pemimpin yang mampu melakukan kerja-kerja dengan cara pendekatan seperti itu, serta tepat sasaran dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang masih belum berjalan maksimal di Aceh saat ini,” pungkasnya.
