KSINews – Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq memaparkan kinerja Triwulan pertamanya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pada pemaparan tersebut juga ikut didampingi Asisten II, Jalaluddin, Inspektur Inspektorat Rita Pujiastuti, Kepala BPKK Iqbal Rokan dan Kadinkes Lukman, Pj Wali Kota memaparkan sejumlah progres yang telah diraih Banda Aceh selama ia mengemban amanah.
Paparan tersebut disampaikan secara virtual, Senin (24/10/2022) dari Ruang Media Center, Balai Kota Banda Aceh kepada para pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Dalam paparannya, sejak dilantik pada 7 Juli 2022 lalu di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Bakri Siddiq langsung mengumpulkan para Kepala SKPK jajaran Pemko.
Kemudian ia mendalami kondisi keuangan yang memang sedang tidak baik-baik saja.
Kemudian berbagai kebijakan diambil, termasuk rasionalisasi anggaran untuk menyehatkan keuangan daerah.
“InsyaAllah dengan kebijakan-kebijakan rasionalisasi, kita sudah bisa membayar TPP PNS, gaji keuchik (kepala desa) beserta dengan aparatur desa,”kata Bakri Siddiq.
Sesuai dengan amanah yang diembannya, Bakri melaporkan sejumlah kebijakan yang diambil di sektor kesehatan, termasuk penanganan stunting di Banda Aceh. Dan terus memiliki progres positif selama tiga bulan terakhir, yakni angka stunting mengalami penurunan.
“Kami bentuk tim percepatan penurunan stunting. Kemudian kita juga jalankan program GISA sesuai arahan Pemerintah Aceh. Alhamdulillah ada progres, pada Bulan Juli itu 19,0% angkanya. Kita kemudian bergerak melakukan berbagai upaya bersama dinas terkait. Ada terjadi penurunan, di Agustus 14,84%, turun lagi jadi 14,21% di September dan kembali turun di Oktober ini menjadi 7,44%,” ungkap Bakri Siddiq.
Terkait sektor pendidikan, Bakri menyampaikan Pemko memberikan perhatian serius untuk sektor tersebut. Buktinya, di APBK dana untuk pendidikan diplot mecapai 21,42%, termasuk untuk anggaran pendidikan yang diluar pengelolaan Disdikbud, yakni untuk Dinas Pendidikan Dayah dan untuk program Majelis Pendidikan Aceh yang merupakan amanah undang-undang kekhususan Aceh.
Kemudian ia juga melaporkan soal infrastruktur yang didalamnya meliputi program pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengembangan sistem drainase, jalan hingga penataan ruang.
“Untuk infrastruktur, kita tidak hanya mengandalkan APBK. Alhamdulillah tahun depan Pemko mendapatkan kucuran APBN sebesar Rp47,9 M. Itu akan kita gunakan untuk pembangunan rumah duafa, untuk jalan, pengembangan jaringan air bersih dan IPLT,” ungkap Bakri Siddiq.
Untuk peningkatan pelayanan air bersih, kata Bakri Menteri PU telah menyetujui anggaran Rp120 M untuk mengatasi kerusakan bendung karet sebagai tempat penampungan air baku Perumdam Tirta Daroy. Dengan dukungan dana APBN tersebut, diharapkan pelayanan air bersih menjadi lebih baik.
Pelayanan publik juga menjadi bahan laporan Pj Wali Kota. Ia mengatakan telah berkali-kali melakukan Sidak ke MPP yang merupakan pelopor Mal Pelayanan Publik di Aceh yang melayani 146 jenis layanan/perizinan.
“Kita telah menginstruksikan MPP berikan layanan cepat dan tepat kepada masyarakat. Jika selama ini selesai seminggu, sekarang harus selesai dalam 2 hari,” kata Bakri Siddiq.
Kemudian ia juga melaporkan soal pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga keuangan mikro syariah. Pemko sendiri terus mendorong UMKM tumbuh dan berkembang di ibukota provinsi Aceh itu. Ada beberapa strategi untuk memajukan sektor UMKM tersebut, seperti revitalisasi pasar, pembangunan rumah kreatif UMKM yang menampung sejumlah pelaku usaha/pedagang kecil.
Bantuan modal usaha dalam bentuk barang juga diberikan Pemko, seperti bantuan usaha untuk kelompok becak barang, bantuan peralatan untuk kelompok usaha kue dan berbagai macam bantuan lainnya.
Soal pengendalian inflasi, bersama dengan TPID, Pj Wali Kota melakukan langkah-langkah strategis. Menggelar pasar murah sering dilakukan agar masyarakat mendapatkan barang pokok dengan harga terjangkau.
Kemudian Pemko juga melakukan pemantauan harga sembako di sejumlah pasar di Banda Aceh.
Kemudian, Bakri Siddiq juga memaparkan kinerjanya dalam bidang tata kelola pemerintahan bersih.
Bakri Siddiq mengatakan, pihaknya komit dan terus berupaya meningkatkan capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) dari tahun-tahun sebelumnya, dimana Kota Banda Aceh pada tahun 2021 capaian MCP adalah 87,14%.
“Saat ini capaian MCP Pemko Banda Aceh sudah berada di angka 81% %, dan kita akan terus mengajak seluruh jajaran untuk tingkatkan nilai MCP dengan perbaikan-perbaikan di sisa waktu hingga akhir tahun ini,” ungkap Bakri Siddiq,” kata Bakri Siddiq.
Di akhir pemaparannya, Pj Wali Kota mengatakan meski memiliki progres positif selama memimpin Banda Aceh dalam tiga bulan ini, ia meminta pihak Kemendagri memberikan pendampingan dan bimbingan agar program-program pembangunan berjalan maksimal.
Permintaan tersebut mendapat respon dari para pejabat Kemendagri yang mengikuti zoom meeting dengan Pj Wali Kota.
Para Inspektur di Kemendagri memastikan akan terus mendampingi dan memberikan masukan-masukan untuk Bakri Siddiq dalam menjalankan tugasnya menahkodai Banda Aceh.
Pihak Kemendagri juga memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah ditunjukkan Bakri Siddiq meski baru tiga bula memimpin Banda Aceh.
Apresiasi diberikan mengacu pada capaian positif MCP yang mengindikasikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.[]
