KSINews, Sumedang – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan bupati/wali kota agar mengakselerasi West Java Digital Province dengan menerapkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Selamat datang di Jawa Barat provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia 50 juta jiwa, yang mana 50 juta jiwa ini semua kehidupannya sedang kami digitalisasi dengan konsep West Java Digital Province,” ujar Ridwan Kamil.
Gubernur sedang memberikan arahan kepada bupati/wali kota se-Indonesia yang hadir dalam acara West Java Digital Services International Festival 2022 di Balairung Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (22/12/22).
Menurut Gubernur, salah satu langkah konkret penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah dilakukan Pemdaprov Jawa Barat dengan memberantas korupsi melalui sistem meritokrasi.
“Ada dua kepala daerah kami ditangkap KPK dengan jual beli jabatan. Kami berantas dengan aplikasi sistem meritokrasi. Setiap hari dinilai oleh kolega, atasan, dan bawahan,” jelas Ridwan Kamil.
Gubernur juga menjelaskan sebuah aplikasi Sapawarga yang menghubungkan komunikasi Gubernur dengan para ketua RW se-Jabar, yang kini telah bertransformasi menjadi Jabar SuperApps.
“Ada satu aplikasi namanya Sapawarga. Aplikasi yang bisa menghubungkan gubernur dengan RW yang jumlahnya 50-ribuan. Inilah contoh memberantas korupsi mempercepat kemanusiaan melalui aspek digital,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan semua terinspirasi dan kita jadikan Indonesia terbaik juara di bidang digital,” kata Gubernur.
Sebelum memberikan arahan, Gubernur mencontohkan artificial intelligence bekerja saat menuliskan naskah sambutan dalam acara tersebut. Hal dilakukan hanya dengan menyebut ‘kata kunci’ saja.
“Saya ada delapan halaman naskah pidato tidak akan saya bacakan. Naskah pidato saya ini tidak ditulis oleh manusia, naskah dibuat pagi tadi oleh mesin yang namanya AI,” ucap Gubernur.
“Sekarang disrupsi digital bisa membantu kepala daerah dan bupati ketika pidato melalui AI ChatGPT. Silakan manfaat teknologi digital ini,” pungkas Ridwan Kamil.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut digitalisasi dalam lingkungan pemerintahan merupakan mimpi besar Indonesia. Apabila ini bisa terealisasi dan berjalan, maka tidak akan ada lagi pejabat-pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) korupsi.
“Saya kira ini mimpi kita lama, Pak Anas, Pak Gubernur, Pak Dony (Bupati Sumedang) sekarang sudah banyak mulai berkembang jadi kalau saya katakan kita berharap ke depan makin kecil yang OTT karena semua terekam digital,” ujar Luhut.
“Jadi jangan ” Sok ” bersih kita semua punya sifat nakal, tapi makanya ada agama ada peraturan segala macam. Sekarang Pak Gubernur sudah membuat sistem digitalisasi sudah bagus AI. Beliau memberi contoh, hanya bicara satu kata saja terus bikin pidatonya sudah ada mesin,” tambahnya.
Luhut juga mengapresiasi kinerja Pemkab Sumedang yang sudah melesat menerapkan SPBE di birokrasinya. Hal tersebut harus menjadi contoh bagi daerah lain, dan bahkan bisa diadaptasi.
“Sumedang itu paten, kita harus apresiasi dari Pak Dony, ia belajar dari Pak Menteri Anas dan Pak Gubernur Ridwan, sekarang kita percepat. Jadi bangga kepada orang Indonesia,” tutup Luhut.[]
Editor: DIMA/ATIN
