Pontianak, – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto, secara resmi membuka Kegiatan Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan Bidang Pembinaan dan Keamanan Tahun 2024 pada Kamis (6/6) siang. Acara ini digelar di Meranti Meeting Room, Hotel Borneo Pontianak.
Acara ini dihadiri oleh 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kalimantan Barat, masing-masing mengirimkan tiga perwakilan, termasuk Kepala UPT, Staf KPR/KPLP, dan Staf Pembinaan. Hadir pula Direktur Pengamanan dan Intelijen Brigjen Pol Teguh Yuswardhie, S.IK., M.H., Kepala Divisi Pemasyarakatan Hernowo Sugiastanto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini.
Dalam laporannya, Herry Suhasmin, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Penglolaan Basan Baran, dan Keamanan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis pemasyarakatan. Kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024 serta mengimplementasikan Resolusi Kemenkumham Tahun 2024 demi mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan BerAKHLAK.
“Dengan adanya Sostekpas ini, kami berharap dapat meningkatkan peran aktif, tanggung jawab, dan kesamaan pola pikir serta budaya kerja dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan,” ujar Herry. “Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan di bidang Pembinaan dan Keamanan, memperkuat komitmen dan integritas petugas pemasyarakatan, serta mencapai Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024.”
Dalam sambutannya, Muhammad Tito Andrianto mengucapkan terima kasih kepada Divisi Pemasyarakatan atas terselenggaranya kegiatan ini. Tito berharap sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bagi petugas pemasyarakatan untuk mewujudkan Resolusi Kemenkumham Tahun 2024 secara PASTI dan BerAKHLAK.
“Saya berharap peserta sosialisasi mengikuti kegiatan ini dengan serius dan berkomitmen untuk mewujudkan Pemasyarakatan Maju yang semakin berdampak,” tegas Tito. “Dengan sinergi antara Sistem Pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana, kita dapat mencapai keberhasilan program Pembinaan, Pelayanan Hak-hak Warga Binaan, optimalisasi Bimbingan Kemasyarakatan, serta Keamanan dan Ketertiban di UPT Pemasyarakatan Kalimantan Barat.”
Setelah pembukaan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjen Pemasyarakatan, Brigjen Pol Teguh Yuswardhie, yang membahas Optimalisasi Program Pengamanan dan Strategi Operasi Intelijen Pemasyarakatan.
Sostekpas ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (7/6) dan menghadirkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalbar, Ombudsman Perwakilan Kalbar, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar, serta psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia. []
Editor: Deddi
