Banda Aceh — Dinas Pendidikan Dayah Aceh menerima kunjungan audiensi dari Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar beserta jajaran, dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam pengembangan pendidikan dayah, khususnya di Aceh Besar.
Audiensi berlangsung di Aula Lantai II Kantor Disdik Dayah Aceh, Kota Banda Aceh, Rabu (28/01/2026).
Jajaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyambut baik kedatangan rombongan yang juga didampingi oleh Sekretaris Disdik Dayah Aceh Besar Bukhari SE MM, Kabid Manajemen Sarana dan Prasarana Yuni Harnardi Kusuma SE, dan Kabid Pemberdayaan Santri dan Pembinaan SDM Ajirni ST.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dengan pembahasan sejumlah agenda strategis penguatan pendidikan dayah di Aceh.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Andriansyah SAg MH, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program-program yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pengembangan pendidikan dayah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari Disdik Dayah Aceh Besar. Audiensi ini menjadi kesempatan yang baik untuk saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan dayah,” ujar Andriansyah.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, termasuk dukungan terhadap program beasiswa bagi santri dayah, peningkatan akreditasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh Besar, serta pentingnya landasan hukum yang kuat bagi setiap program yang dijalankan.
Andriansyah menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dayah melalui berbagai program, seperti pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman.
“Untuk meningkatkan akreditasi kedinasan, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi.
Mulai dari kelengkapan administrasi, sistem manajemen, hingga kinerja program yang dijalankan harus sesuai dengan standar penilaian,” ujar Andriansyah SAg MH.
Ia juga menegaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan dayah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.
Menurutnya, kepastian regulasi menjadi faktor penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Setiap program yang dijalankan oleh kedinasan harus didasari dengan pedoman hukum yang pasti, baik itu Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Hal ini penting agar program berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi permasalahan hukum di masa mendatang,” imbuhnya.(**)
Editor: Redaksi
