BANDA ACEH – Polemik Bendera Bintang Bulan, usulan pembangunan Gedung Pusat Jurnalistik dan Media Siber Aceh, serta sorotan penanganan banjir menjadi sejumlah isu strategis yang mengemuka dalam dialog “Ngopi Sore Bersama DPRA dan Insan Pers”, Kamis (8/10/2026) di Banda Aceh.
Pertemuan bertema “Memperkuat Kemitraan Pers dalam Membangun Transparansi Informasi dan Partisipasi Publik” ini menjadi ruang terbuka bagi insan pers untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan berbagai persoalan strategis Aceh kepada anggota DPRA.
Persoalan Bendera Bintang Bulan Belum Tuntas
Salah satu isu utama yang dibahas ialah belum tuntasnya penggunaan Bendera Bintang Bulan sebagai bendera resmi Aceh. Sekretaris Komisi I DPRA, Arif Fadillah, menjelaskan bahwa persoalan ini berkaitan dengan proses harmonisasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
“Persoalan Bendera Bintang Bulan bukan hanya soal keinginan masyarakat, tetapi soal harmonisasi hukum antara kekhususan Aceh dengan peraturan perundang-undangan nasional,” ujar Arif.
Usulan Gedung Pusat Jurnalistik dan Media Siber
Teuku Musliadi atau Bucek mengusulkan pembangunan Gedung Pusat Jurnalistik dan Media Siber Aceh, yang dapat difungsikan sebagai pusat layanan media, ruang pelatihan jurnalistik, kegiatan organisasi pers, serta ruang dialog publik.
Ketua Fraksi Gerindra DPRA, Abdurrahman Ahmad, menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan gagasan ini akan diperjuangkan serta dibahas lebih lanjut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Penanganan Banjir dan Kehadiran Wakil Rakyat
Persoalan banjir juga mendapat sorotan tajam. Ketua DPD Pers Siber Indonesia dan Media Sosial (PSI) Aceh, Anwar Rabo, mempertanyakan kehadiran langsung anggota DPRA di tengah masyarakat terdampak banjir.
Menanggapi itu, Ketua Fraksi Golkar-PAN-PDA sekaligus Ketua Satgas Bencana DPRA, Muhammad Rizky, menjelaskan langkah-langkah perhatian dan penanganan kebencanaan yang telah dilakukan dewan.
Selain itu, Abdurrahman Ahmad juga mengemukakan wacana pembentukan tim khusus untuk menginventarisasi persoalan strategis Aceh yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad, para ketua fraksi, serta sejumlah anggota DPRA menghadiri pertemuan tersebut. Dialog ini diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi dan kemitraan yang sehat antara lembaga legislatif dengan insan pers, tanpa mengabaikan independensi media dan fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat Aceh.(**)
Editor: Redaksi
