Home / Banda Aceh / News / Pemko Banda Aceh

Rabu, 4 November 2026 - 22:21 WIB

Bangun Pemerintahan Berintegritas, Pemko Banda Aceh Gandeng Kejati Aceh Sosialisasikan Budaya Anti-Korupsi

REDAKSI - Penulis Berita

Pemkot Banda Aceh Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi dan Penerangan Hukum bersama Kejaksaan Tinggi Aceh di Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Pemkot Banda Aceh Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi dan Penerangan Hukum bersama Kejaksaan Tinggi Aceh di Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi dan Penerangan Hukum bersama Kejaksaan Tinggi Aceh. Kegiatan ini diperuntukkan bagi seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Banda Aceh.

Hadir pada acara di Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (4/11/2026), Asisten Intelijen Satria Irawan, S.H., M.H., Plh Kasi Penerangan Hukum Ali Rasab Lubis, S.H., beserta Tim Penerangan Hukum Kejati Aceh.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah dengan kejaksaan dalam membangun pemerintahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga :  Pemkab Aceh Besar Usulkan Pemekaran Kecamatan Seulimuem

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra, Bachtiar, Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan apresiasi kepada Kejati Aceh. Kegiatan ini dinilai sangat penting karena pemerintahan setiap hari berhadapan dengan aturan, kebijakan, program dan keputusan yang harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Aceh, khususnya Tim Penerangan Hukum, yang telah hadir memberikan pemahaman dan pendampingan hukum kepada jajaran Pemko Banda Aceh,” sebutnya.

Baca Juga :  Dinkes Banda Aceh Pantau Program Gizi dan Kesehatan Lingkungan di Desa Lambung, Pastikan Layanan Berkualitas untuk Masyarakat

Menurut wali kota, pemahaman terhadap aturan hukum menjadi kebutuhan bagi setiap pimpinan perangkat daerah dan aparatur. Seluruh program pembangunan harus berjalan dalam koridor hukum, anggaran digunakan sesuai ketentuan, dan pelayanan kepada masyarakat meningkat.

“Jangan menunggu sampai muncul persoalan hukum baru kemudian mencari solusi. Sebaliknya, setiap potensi permasalahan harus kita antisipasi sejak awal melalui pemahaman aturan, ketelitian dalam bekerja, serta koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang hukum,” sebutnya lagi.

Baca Juga :  DSI Aceh Pimpin Gotong Royong ASN, Salurkan Bantuan Rp 50 Juta untuk Pulihkan Dayah Terdampak Bencana

Sementara itu, Asintel Kejati Aceh Satria Irawan menyampaikan pesan Kajati Aceh. “Beliau cuma berpesan satu hal, bekerjalah sesuai dengan regulasi, pasti akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu pasti tumbuh dari kerja sesuai regulasi,” ujar Satria.

Ia pun mengatakan Kejati Aceh membuka ruang konsultasi bagi seluruh OPD Pemko Banda Aceh. “Kalau ada yang mengganjal, kami siap memberi ruang konsultasi bagi semua OPD di Pemko Banda Aceh. Jangan takut, insyaallah keterbukaan kami bisa diterima oleh Bapak-Ibu semua,” katanya.(**)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

News

PIALA PANGDAM IM CUP 2026: KODIM ACEH TENGAH HANCURKAN KODIM ACEH TENGGARA DENGAN SKOR 7-1!

Daerah

Gerak Cepat Brigade Infanteri 25/Siwah Membantu Evakuasi Warga Korban Banjir

Banda Aceh

Walikota Banda Aceh Illiza Mengenang Para Syuhada Dalam Peringatan Tsunami Aceh Yang Khidmat

Banda Aceh

Brigjen Ari Wahyu Widodo Tinjau Pembangunan SPPG ke-2 Polda Aceh

Banda Aceh

Konferprov XIII PWI Aceh: Sayuti Ahmad Unggul Tipis 12 Suara, Tarmilin Usman Menangi Dua Putaran

News

Gubernur Mualem Ikuti Rakor Satgas Percepatan Rehab–Rekon Pascabencana Sumatra di Jakarta

News

Kapolda Aceh Bersama Masyarakat Tanam Pohon untuk Wujudkan Program Green Policing

Daerah

Pemerintah Aceh Tanggung Semua Biaya Pemulangan Syarifah dari Malaysia