Aceh Timur – Terkait rancangan qanun (raqan) Aceh tentang Pertambangan minyak dan gas rakyat Aceh, yang sedang dibahas dan digodok oleh Banleg DPRA. Forum Aliansi Sipil untuk Sosial dan Lingkungan (FASSAL) minta DPR Aceh untuk menjaring aspirasi stakeholder di tingkat bawah yang bersentuhan langsung daerah yang memiliki sumber daya mineral seperti minyak dan gas.
Hal tersebut di sampaikan Juru bicara Forum FASSAL, M. Irwandi dalam press
rilis, Kamis (28/10/2021), menanggapi pembahasan Raqan pertambangan yang sedang di godok oleh DPR Aceh.
M, Irwandi yang akrab disapa ustad wandi menyebutkan, penjaringan aspirasi masyarakat dari daerah yang mempunyai sumber kekayaan alam seperti minyak, gas, tambang dan emas atau lain nya perlu dilibatkan dalam menyampaikan pokok- pokok pikiran yang menjadi harapan dan kepentingan antara masyarakat lingkar operasi, pemerintah daerah dan perusahaan.
“Untuk mendapatkan masukan secara konfrehensif dalam upaya penguatan qanun Aceh yang berkeadilan dan aspiratif, maka sangat penting di gelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan berbagai stakeholder,” ujar ustad Wandi yang juga putra daerah Indra Makmur Aceh Timur yang berada di lingkar tambang operasi gas
PT Medco EP & Malaka.
Ustad Wandi menambahkan pengalaman masyarakat lingkar tambang Blok A selama ini telah merasakan terjadinya diskriminasi dan kesenjangan sosial akibat regulasi dan sistem yang tidak baik dan dilakukan PT Medco EP & Malaka.
Selain itu, lanjut ustad wandi, pasca operasi PT Medco EP & Malaka banyak persoalan yang muncul, mulai masalah pengelolaan lingkungan, Vendor, CSR, tenaga kerja dan masalah konten lokal lain nya.
Ustad Wandi berharap rancangan qanun Aceh tentang pertambangan migas disamping harus mengakomodir kebutuhan korporasi – korporasi dalam konteks berinvestasi di daerah, kesejahtraan masyarakat adalah hal yang harus juga diperjuangkan, terutama warga yang menerima dampak langsung, sehingga kelak warga dapat hidup berdampingan dengan perusahaan tambang. “Untuk itu, RDP dengan keterlibatan stakeholder dalam penguatan subtansi qanun itu sendiri sangat penting,” ucap ustad Wandi.
FASSAL pada pertengahan bulan November mendatang akan menggelar “Diskusi Publik” di Kabupaten Aceh Timur dengan mengusung tema ” Migas di Aceh Timur Siapa yang di Untungkan”
Diskusi publik itu bertujuan untuk membahas sejauh mana dampak manfaat dan keuntungan serta dampak negatif bagi daerah dan masyarakat terhadap ekplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di Kabupaten Aceh Timur.
Melalui diskusi tersebut diharapkan dapat melahirkan rekomendasi. “Transformasi Aceh Timur melawan kutukan tambang” kepada Pemerintah, BPMA dan wakil rakyat baik di tingkat DPRK maupun DPRA,” pungkasnya.
