Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh untuk segera memfungsikan Rumah Sakit Regional yang terletak di sejumlah daerah, dalam upaya memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Aceh tahun 2021, Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan, pembangunan rumah sakit regional di daerah Langsa, Bireuen, Tekengon, Meulaboh dan Tapaktuan tersebut telah menghabiskan anggaran Rp 828,2 miliar sejak 2016-2021, namun hingga kini belum berfungsi.
“Seharusnya Rumah Sakit Regional Takengon dan Tapaktuan sudah dapat difungsikan pada tahun 2022 namun faktanya di lapangan hingga saat ini belum difungsikan,”kata Iskandar, Jum’at (03/06/2022).
Hal itu, disampaikan oleh Iskandar saat menyampaikan rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubenur Aceh tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRA.
Iskandar menyebutkan, kehadiran Rumah Sakit (RS) Regional sangat penting bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi.
Namun, lanjut dia, target pembangunan dan pengembangan RS Regional itu hingga kini ini masih menjadi proyek yang gagal dan belum bisa dimanfaatkan. Salah satunya seperti RS Regional di Kota Langsa, proyek lanjutan pada 2021 yang bernilai kontrak Rp 31,6 miliar, namun masih belum ada wujud bangunan.
“Anggaran yang tersedia pada tahun 2021 justru ditujukan pada pembangunan pagar, sementara bangunan utama RS sudah ada yang mulai tampak mengalami kerusakan sebelum digunakan,” katanya.
Padahal, kata Iskandar, dengan difungsikan sejumlah rumah sakit regional itu maka akan mengurangi angka rujukan pasien dari Kabupaten/Kota ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin di Banda Aceh.
Sehingga, dalam rekomendasi itu, DPRA meminta agar Pemerintah Aceh fokus menyelesaikan satu hingga dua unit rumah sakit setiap tahunnya, agar dapat segera difungsikan.
Misalkan, kata dia, fokus untuk mengoperasikan RS Regional Langsa diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Begitu juga dengan rumah sakit regional di kawasan barat selatan Aceh yakni RS Regional Meulaboh.
Apabila kedua lokasi ini mencapai target pembangunan seperti yang diharapkan, maka gelombang rujukan masyarakat Aceh dari wilayah pesisir timur dan barat selatan dapat ditekan.
“Sehingga pasien tidak menumpuk di Rumah Sakit dr Zainoel Abidin Banda Aceh,” katanya.
Selain itu, DPRA juga meminta Pemerintah Aceh meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit di bawah kewenangan provinsi. Selama ini banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit, salah satunya mesin pendingin di ruangan perawatan pasien tidak berfungsi, serta beberapa fasilitas pendukung. (Parlementaria)
