Home / Pemerintah

Senin, 2 Januari 2023 - 16:16 WIB

KPU Pontianak : 130 Orang Laporkan Pencatutan Nama oleh Parpol

REDAKSI - Penulis Berita

Sumber| foto: Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi. (InfoPublik/antara.ist)

Sumber| foto: Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi. (InfoPublik/antara.ist)

KSINews, Pontianak – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mencatat hingga saat ini sejumlah 130 orang atau masyarakat yang melaporkan kepada pihaknya, karena merasa namanya dicatut menjadi salah satu pengurus partai politik (Parpol).

“Laporan sebanyak 130 orang itu, masuk melalui Sistem Informasi Partai Politik (SiPol), dan ini terus berjalan terkait masyarakat yang merasa namanya masuk ke dalam sistem informasi partai politik, namun mereka tidak merasa masuk ke dalam anggota partai politik,” kata Ketua KPU Kota Pontianak, Deni Nuliadi, melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/1/2023).

Baca Juga :  Mendagri Terbitkan Inmendagri 53/2022 terkait Percabutan PPKM

Deni menyatakan, pelaporan itu, sesuai dengan aturan Peraturan KPU Nomkr 4 tahun 2022, intinya KPU memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaporkan, baik secara daring dan langsung, jika menemukan namanya dicatut sebagai pengurus Parpol.

Deni mengatakan, dari 130 laporan tersebut, ada beberapa orang dari PNS yang juga masuk, terutama pegawai honorer yang cukup banyak di dalamnya.

Baca Juga :  Pendapatan Negara Bukan Pajak, Imigrasi Entikong Capai Rp2,5 Miliar

“Pada saat proses klarifikasi terkait hal tersebut, yang paling banyak kita temui dari pegawai honorer. Mungkin karena sebelum menjadi honorer, misalnya dulu pernah menjadi saksi saat Pemilu 2014, namun sudah lama tidak menjadi anggota politik lagi,” ujarnya.

Deni mengatakan, hal itu akan segera ditindaklanjuti, dan akan menghapus data keanggotaannya warga yang seharusnya tidak terdaftar pada anggota parpol tersebut.

Baca Juga :  Mendagri Terbitkan Inmendagri 53/2022 terkait Percabutan PPKM

“Apabila belum terhapus maka masyarakat itu bisa langsung laporkan ke KPU. Memang dalam proses penghapusan itu butuh waktu,” ujarnya.

Menurut Deni, yang bisa menghapus itu hanya admin Sipol partai politik terkait, dan ada proses kualifikasi serta berkas yang mesti diisi oleh pelapor, kemudian pihak terkait tindaklanjuti untuk menghapus data keanggotaan tersebut.[]

Editor: DIMA-ATIN

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar Teken Prasasti Sumur Bor, Menara Air dan Pipanisasi Gampong Maheng

Nasional

Kemenkumham Serahkan Zakat Rp 1.1 Miliar kepada BAZNAS

Pemerintah

BPBD Balangan: Waspada Ular Kobra di Musim Hujan

Pemerintah

Kemenkumham Hadir Untuk Masyarakat Kurang Mampu Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pemerintah

Disdik Umumkan Pemenang FLS2N Tingkat Provinsi, Berikut Nama-namanya

Pemerintah

Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!

Pemerintah

Bupati Akmal Ibrahim Lantik 152 Keuchik Definitif Dalam Lingkungan Kabupaten Abdya Periode 2022 – 2028

Aceh Besar

Kafilah Aceh Besar Sabet Gelar Pertama, Raih Juara Cabang Fahmil Quran MTQ ke- 36