KSINews, Meulaboh – Warga enam desa di seputar perusahaan wilayah operasional perusahaan tambang batu bara PT Mifa Bersaudara, Senin (09/01/2023) pagi, beraudiensi dengan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi serta jajaran Forkopimda Aceh Barat, di Meuligoe Bupati. Dalam kesempatan itu, Mahdi Efendi menyatakan siap untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat tersebut dengan manajemen PT Mifa.
“Kita menginginkan solusi yang terbaik untuk kedua pihak. Rakyat merasakan manfaat, sementara perusahaan juga dapat berinvestasi secara nyaman dan lestari,” kata Pj Bupati Mahdi Efendi.
Hal tersebut ditegaskan Pj Bupati Mahdi di depan enam (6) Kepala Desa (Keuchik) dalam Kecamatan Meureubo, yakni Desa Balee, Desa Reudeup, Desa Pucok Reudeup, Desa Sumber Batu, Desa Buloh, dan Desa Bukit Jaya.
Adapun aspirasi yang ingin disampaikan oleh masing-masing Keuchik yang desanya berada di wilayah operasional PT. Mifa Bersaudara tersebut, angara lain tentang rekrutmen tenaga kerja yang harus memprioritaskan calon pekerja dari daerah setempat.
Pihak perusahaan juga diminta untuk memberikan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat setempat, terkait permintaan warga terhadap pengadaan dan pengoperasian alat berat pertambangan yang dikelola oleh masing-masing Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat aktifitas tambang, serta pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan desa atau gampong.
Pertemuan di Meuligoe yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut juga dihadiri oleh para Asisten Sekda Aceh Barat, para Kepala SKPK terkait, dan Camat Meureubo.
Dalam arahannya, Pj Bupati Aceh Barat menyampaikan, pihaknya siap menampung dan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa yang wilayahnya terdampak akibat adanya aktifitas tambang di Kabupaten Aceh Barat.
“Pertemuan bersama keuchik ini bertujuan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan” ujar Mahdi.
Menurut Mahdi, sebagai Pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen untuk melindungi dan menfasilitasi agar hak-hak masyarakat bisa sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Kendati demikian, ia juga tidak akan mengesampingkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Mifa Bersaudara sebagai salah satu investor di Kabupaten Aceh Barat pada sektor pertambangan.
“Untuk itu, dirasakan penting adanya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak, guna menemukan solusi yang tepat dan mencegah potensi terjadinya konflik, sehingga tidak ada yang dirugikan, baik bagi masyarakat maupun pihak perusahaan,” kata ucap Mahdi.
Diakui oleh Mahdi, dengan anggaran daerah yang terbatas, kehadiran investasi di Kabupaten Aceh Barat sangat diperlukan, untuk pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tentu, hal tersebut harus di atur dengan regulasi yang tepat agar outputnya bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.
Disamping itu, Pj Bupati Aceh Barat itu, juga meminta para Keuchik untuk meyakinkan masyarakat bahwa usulan aspirasi yang telah disampaikan, telah ditampung dan segera ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Pemkab Aceh Barat bersama stakeholder lainnya. “Aspirasi ini akan kita perjuangkan bersama, agar segera mendapatkan titik terang dan saling menguntungkan, baik bagi masyarakat maupun perusahaan,” tutur Mahdi.
Sementara itu, Keuchik Desa Pucok Reudeb, Zubairi, mengapresiasi Pj Bupati Aceh Barat yang telah menfasilitasi pertemuan terkait penyampaian aspirasi masyarakat desa yang terdampak aktifitas tambang yang dilakukan PT. Mifa Bersaudara.
Ia berharap melalui pertemuan dengan para pimpinan daerah ini, bisa melahirkan solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi, serta mengakomodir semua aspirasi yang telah disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat BUMG di masing-masing gamong yang terdampak akibat aktifitas pertambangan.
Dalam pertemuan itu, Pj Bupati Aceh Barat menerima langsung dokumen usulan dan aspirasi masyarakat desa dari para keuchik, yang juga disaksikan oleh jajaran Forkopimda Aceh Barat dan sejumlah pejabat daerah lainnya.[]
