Banda Aceh – Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) berharap pelaksanaan Pemilu 2024 terbebas dari praktik politik uang, agar ke depan melahirkan para pemmpin dan wakil rakyat yang berkualitas.
Menurutnya, politik uang telah menyebabkan terpuruknya politik di Indonesia. Karena itu caleg DPR RI dapil Aceh I ini mendorong Pemilu 2024 berjalan tanpa politik uang.
Karena masalah politik uang ini sudah menjadi rahasia umum. “Tentu ini sulit bagi caleg yang anti politik uang untuk bersaing merebut kursi parlemen, baik ditingkat DPRK, DPRA bahkan DPR RI,” kata Erli Hasim saat bertemu wartawan di Markas PBB, Jalan Tgk Chik Ditiro, Gampong Peuniti, Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023.
Erli Hasim berharap awak media juga berperan aktif mengedukasi masyarakat untuk menjauhi praktik-praktik politik uang yang dapat merugikan bangsa dan negara selama lima tahun ke depan.
“Semoga kehadiran awak media ini sangat kami harapkan mampu mencerahkan publik untuk terhindar dari praktik politik uang, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” harapnya.
Bupati Simeulue periode 2017-2022 itu juga menegaskan, PBB hadir untuk mencerahkan persoalan tersebut. Sebagai Ketua DPW PBB Aceh, ia mengaku terus mengingatkan para kader yang bersaing pada Pemilu 2024 untuk bersaing secara sehat.
Ia tidak menampik bahwa untuk bersaing dengan cara-cara yang bersih seperti itu memang sulit, tapi ia yakin bahw tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak dan rakyat sudah menentukan nasibnya untuk berubah di masa depan.
“Kalau politik uang ini juga bermain pada Pemilu 2024, maka otomatis para caleg dari PBB akan rontok, karena kita tidak menyiapkan caleg untuk bermain politik uang,” tegasnya.
Erli Hasim yang maju dengan motto “Aceh Maju-Rakyat Sejahtera” menyatakan, salah satu misinya untuk memperjuangkan agar dana otonomi khusus (otsus) Aceh bisa abadi. Artinya, dana otsus yang dikucurkan Pemerintah untuk Aceh jangan sampai terhenti pada tahun 2027.
Memang, diakuinya, publik bertanya tanya terkait pengelolaan dana otsus Aceh, yang dianggap belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Namun begitu, bukan berarti dana otsus harus dihentikan.
Mengingat, jasa Aceh terhadap kemerdekaan Republik Indonesia juga sangat besar. Sehingga tidak layak jika negara memandang pemberian dana otsus untuk Aceh dilakukan secara periodik.
Hal yang sama disampaikan Sekretaris DPW PBB Aceh Zulmahdi Hasan, yang hadir dalam kesempatan tersebut. “Harusnya dana otsus ini diberikan terus untuk Aceh, jangan terhenti. Inilah yang kami diskusikan dengan Pak Erli Hasim dengan Ketua Umum PBB Bapak Yusril Ihza Mahendra,” tuturnya.
Zulmahdi Hasan mengungkap, Ketua Umum PBB Prof Yusril Ihza Mahendra merupakan sosok yang banyak berkontribusi untuk Aceh, terutama dalam hal lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan penegakan syariat Islam di Aceh.
Dia kembali menegaskan, jasa Aceh untuk kemerdekaan Indonesia juga sangat besar. Sehingga ia merasa tidak layak jika dana otsus dihentikan untuk Aceh.
“Kita ingin dana otsus itu harus abadi. Aceh sudah berperan aktif dan sangat besar jasanya untuk kemerdekaan negara ini. Istilahnya sudah ada investasi besar dari Aceh untuk kemerdekaan, artinya ini tidak bisa serta merta dihapus begitu saja,” jelasnya.
Ia pun menyinggung Papua yang bisa mendapat kucuran dana otsus tanpa batas. Zulmahdi berharap Aceh nantinya Aceh juga bisa mendapatkan dana otsus tanpa batas seperti Papua.
“Itu bukan janji, tapi kita akan memperjuangkan itu jika nanti dipercayakan oleh rakyat Aceh untuk duduk di parlemen. Kita sudah bicarakan dengan Ketua Umum PBB Bapak Yusril, dan beliau menyambut baik ide ini,” tandasnya.
