Home / Nasional / Pemerintah Aceh

Selasa, 7 November 2023 - 13:41 WIB

Pemerintah Aceh Raih Penghargaan Anugerah Pengadaan 2023

REDAKSI - Penulis Berita

Kepala Biro ULP Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri SSTP MSi, saat menerima Anugerah Pengadaan 2023 dalam Rakornas PBJ Pemerintah tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Kepala Biro ULP Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri SSTP MSi, saat menerima Anugerah Pengadaan 2023 dalam Rakornas PBJ Pemerintah tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Jakarta – Pemerintah Aceh meraih penghargaan Anugerah Pengadaan 2023, dalam kategori Pemerintah Provinsi dengan presentase nilai transaksi UMK terbesar.

 

Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diterima oleh Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri SSTP MSi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki saat membuka Rakornas tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada LKPP yang terus menerus, dan sistematis memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pengembangan industri dalam negeri, khususnya UMKM.

Baca Juga :  PWI dan IJTI Gandeng MER-C Indonesia Buka Donasi untuk Palestina di Arena PKA

 

“LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang sangat signifikan,” katanya.

 

Ia mengajak semua pihak, untuk memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan dan adil bagi semua. “Maka, Forum ini adalah tempat untuk berkolaborasi dalam sektor pengadaan kita,” sebutnya.

Baca Juga :  PWI dan IJTI Gandeng MER-C Indonesia Buka Donasi untuk Palestina di Arena PKA

 

Kementerian Koperasi dan UKM tambahnya, akan terus berkomitmen mendukung transaksi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus kepada pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan, memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan pendampingan bersertifikasi, meningkatkan kapasitas produksi UMKM.

 

“Intinya kami ingin produk UMKM itu dibeli, dan kualitasnya juga ditingkatkan. Agar lebih sejalan pengadaan barang dan jasa dapat dipenuhi oleh UMKM. Maka kementerian dan lembaga perlu melakukan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Integrasi Aplikasi Digital SSDM Polri akan Tingkatkan Pelayanan dan Kepercayaan Publik terhadap Polri

Nasional

Tinjau Vaksinasi Akpol 97, Kapolri: Pertumbuhan Ekonomi Diiringi Strategi Pengendalian Covid-19

Nasional

Sebagai Ketua BP3OKP, Wapres Akan Sambangi 4 Provinsi di Wilayah Papua

Daerah

Pemerintah Aceh Bahas Pemilu Bersama KIP dan Panwaslih Aceh

Nasional

Hadiri Akad Nikah Kaesang Pangarep, Wapres Sampaikan Nasihat Pernikahan

Nasional

Polri Pastikan Komit Lakukan Pembuktian Ilmiah Penembakan Brigadir J

Nasional

Kemendagri Dorong Setiap Pemda Input 1.000 Produk UMKM ke E-katalog

Pemerintah

Data Berkualitas Dorong Efisiensi Pembangunan