Pontianak, – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto menghadiri Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Jangka Menengan Tahun 2025-2029 yang diadakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa (27/08).
Turut hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Riswandi, dan Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Krisman Samosir.
Pj Gubernur Kalbar dr. Harisson membuka kegiatan dengan menyampaikan rasa terimakasih atas terpilihnya Kalimantan Barat sebagai tuan rumah Pencanangan Gerbangdutas yang mengangkat tema “Terwujudnya Perbatasan Negara Yang Berdaulat dan Masyarakat Perbatasan Yang Sejahtera Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.
“Dalam rangka akselerasi pembangunan di perbatasan, kami akan terus mendorong pengembangan potensi pariwisata, seperti event Festival Pesisir Paloh, Gawai Dayak dan Naik Dango, serta Festival Danau Sentarum sebagai event tahunan dalam mendukung cross border tourism,” ujar Pj. Gubernur.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian memberi arahan pada pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas). Tito Karnavian menyebutkan bahwa terdapat 19 provinsi, 75 kabupaten/kota, 299 lokasi prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar dan 26 Pos Lintas Batas Negara di Indonesia yang menjadi fokus area pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan untuk periode 2025-2029.
“Tugas utama BNNP hanya tiga, yang pertama mengelola segmen perbatasan agar menjadi jelas, karena ada beberapa segmen kita yang masih menjadi sengketa. Yang kedua adalah mengelola Pos Lintas Batas, saat ini ada 15 Pos Lintas Batas Nasional, kita targetkan di tahun 2025-2029 total PLBN adalah 25. Yang ketiga adalah membangun daerah perbatasan, membangun daerah perbatasan tujuannya adalah keadilan, pemerataan pembangunan harus dirasakan juga di semua perbatasan,” ucap Mendagri. []
Editor: Dedi
