SABANG – Pemerintah Kota (Pemko) Sabang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar, melakukan penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Penandatanganan KAD tersebut dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
Pada Jum’at malam tanggal 25 Oktober 2024 bertempat di ruang rapat Pulau Klah Wali Kota Sabang, telah dilakukan kerja sama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah, yang masih menyelimuti ekonomi bagi masyarakat.
Penandatanganan tersebut dilakukan Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman, AP, M.Si bersama Pj Bupati Aceh Besar Muhamad Iswanto, S.STP, MM, disaksikan Asisten III Pemko Sabang Drs Kamaruddin , Kadis Pertanian Fakri, Kadis Pertanian Abes, Kadis PU, Kadis Perdagangan, Direktur PDAM Tirta Meutala, Kabag Humas dan Kabag Hukum Pemko Sabang.
Dalam sambutannya Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman, AP, M.Si menyampaikan terimakasih atas kehadiran Pj Bupati Aceh Besar Muhamad Iswanto, S.STP, MM beserta rombongan, yang dengan sengaja datang ke Sabang dalam rangka penandatanganan KAD.
“Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kota Sabang, mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bupati Aceh Besar beserta rombongan ke Sabang, dalam rangka penandatanganan Kerjasama Antar Daerah guna menekankan inflasi daerah,” ujar Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman.
Ia juga mengatakan, Inflasi sesungguhnya ada wajib ada namun harus berimbang dan terkendali, Sabang Alhamdulillah meskipun tergolong beda harga pasar akan tetapi masyarakat masih dapat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Memang Sabang selaku pemerintahan kepulauan hampir seluruh kebutuhan pokok masyarakat didatangkan dari daratan Aceh, termasuk dari provinsi sebelah, pun demikian masyarakat petani Sabang juga menyediakan komoditi lokal seperti kelapa, cabai dan lainnya kecuali padi karena Sabang tidak ada lahan persawahan.
Pun begitu Dinas Pertanian Kota Sabang terus berupaya melakukan peningkatan ekonomi petani melalui tanaman-tanaman yang cocok dengan iklim pulau Sabang, seperti bawang, cabai, termasuk pada lahan ladang.
Terkait inflasi yang menjadi tanda tanya masyarakat adalah keberadaan minyak makan dalam bentuk minyak curah, jenis minyak kebutuhan masyarakat sedikit sulit didapati masyarakat ketimbang minyak makan jenis kiloan lainnya.
Nah, ini mungkin yang perlu perhatian pemerintah untuk mengatasinya., kata Andri Nourman.
Sementara itu Pj Bupati Aceh Besar Muhamad Iswanto, S.STP, MM menjelaskan, pihak akan membantu bagaimana mengatasi pengendalian inflasi yang terjadi di Sabang dan Aceh Besar sendiri. Namun, yang lebih penting adalah transportasi laut dari Ule Lheu Banda Aceh menuju pulau Sabang.
“Dimana jika transportasi tidak lancar tentunya akan berpengaruh pada harga pasar serta merugikan pengusaha angkutan. Oleh karena itu, pihak dinas terkait harus ikut secara rutin agar, inflasi bisa sama-sama terjaga,” ungkap Iswanto.
Aceh Besar jelas Muhammad Iswanto, memiliki pasar yang dapat menampung daya beli luar biasa yaitu pasar Lambaro, pasar ini menjadi tempat transaksi daya beli kebutuhan pokok bukan hanya bagi masyarakat Aceh Besar saja, akan tetapi juga menjadi pusat pasar pembelian masyarakat Kota Banda Aceh.
Pemkab Aceh Besar sebelumnya juga telah melakukan Kerjasama Antar Daerah dengan Kabupaten Aceh Tamiang, dimana belajar kesuksesan pelaksanaan pengendalian inflasi perlu daya beli yang kuat dan sehat dan Alhamdulillah kini inflasi di Aceh Besar masih tergolong stabil., jelasnya.
Disisi lain lanjut Muhammad Iswanto, pemerintah Aceh Besar juga melakukan upaya lainnya seperti membuka pasar murah di Kecamatan-kecamatan, membangun saluran air untuk petani dengan sistem pompa dari sumur bor dan kegiatan pendukung lainnya.
“Semoga Kerjasama Antara Daerah yang kita lakukan ini menjadikan ekonomi masyarakat Sabang, Aceh Besar dan Aceh pada umumnya terus membalik. Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar (Basajan) adalah ibarat satu keluarga yang tak terpisahkan.,” demikian tutup Iswanto.
