Kota Jantho – Wakil Bupati Aceh Besar, Drs H Syukri A. Jalil, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Angkutan Lebaran 2025 melalui Zoom Meeting di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Aceh Besar Kota Jantho, Senin (17/2/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri, Perum Bulog, serta perwakilan dari sektor pangan dan pertanian. Dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, turut hadir Asisten I Sekdakab Aceh Besar, Inspektur Aceh Besar, Kepala Dinas Pangan, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabag Hukum dan Kabag Ekonomi serta unsur Forkopimda Aceh Besar.
Dalam Rakor ini, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk terus memantau ketersediaan pasokan pangan serta memastikan distribusi yang lancar guna menghindari kelangkaan yang dapat memicu inflasi.
“Kestabilan harga bahan pokok menjadi perhatian utama menjelang Lebaran. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil,” ujar Tito Karnavian.
Sementara itu, Kemenhub yang diwakili oleh Dudy Purwagandhi memaparkan evaluasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 serta langkah-langkah strategis dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran. Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan, termasuk implementasi Buffer Zone untuk mengurangi kemacetan di pelabuhan penyeberangan, optimalisasi terminal yang masih kurang dimanfaatkan untuk menekan harga tiket pesawat, serta pengembangan layanan Direct Train Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta yang berpotensi diperluas hingga Jakarta-Surabaya.
“Untuk memastikan arus mudik berjalan lancar, kami telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Aspek keselamatan dan kenyamanan pemudik tetap menjadi prioritas utama,” kata Dudy Purwagandhi.
Terkait Angkutan Lebaran 2025, pemerintah juga merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025 guna mengurangi kepadatan perjalanan, terutama di jalur Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai yang akan ditutup pada 29 Maret 2025 bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Puncak arus mudik diprediksi meningkat di wilayah Jabodetabek karena bertepatan dengan libur sekolah dan Nyepi. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Kemenhub akan menerapkan rekayasa lalu lintas, pembatasan operasional angkutan barang, diskon tarif tol, serta optimalisasi rest area sementara.
Selain itu, program Mudik Gratis akan diperluas dan dikoordinasikan dalam satu platform agar lebih efektif. Digitalisasi tiket transportasi juga menjadi prioritas guna mengurangi antrean dan mempercepat layanan. Kendaraan barang tetap akan dibatasi pergerakannya, kecuali yang mengangkut BBM, hewan ternak, logistik pemilu, pupuk, pakan ternak, barang pokok, serta keperluan penanganan bencana alam. Semua kendaraan yang dikecualikan wajib membawa surat muatan resmi.
Menanggapi pembahasan dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A. Jalil, menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun kesiapan transportasi menjelang Lebaran. Ia menginstruksikan dinas terkait untuk berperan aktif dalam pengawasan harga kebutuhan pokok serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna menghadapi potensi lonjakan harga.
“Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan sektor terkait sangat diperlukan untuk memastikan kestabilan ekonomi serta kelancaran arus mudik Lebaran. Kita harus bekerja sama agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman,” ujar Syukri A. Jalil.
Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan strategis yang efektif dalam mengantisipasi inflasi dan memastikan kesiapan transportasi menjelang Lebaran 2025. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan demi kesejahteraan masyarakat.
