Home / Daerah / News / Pemerintah

Kamis, 12 November 2026 - 22:26 WIB

Kejari Karangasem Tahan Tiga Tersangka Baru Korupsi LPD Kelungah, Kerugian Capai Rp950 Juta

REDAKSI - Penulis Berita

Petugas Kejaksaan Negeri Karangasem mengawal salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah saat proses penahanan di Karangasem, Bali, Kamis (12/11/2026).

Petugas Kejaksaan Negeri Karangasem mengawal salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah saat proses penahanan di Karangasem, Bali, Kamis (12/11/2026).

KARANGASEM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem kembali menetapkan langkah tegas dalam pengusutan dugaan korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali. Tiga tersangka baru resmi ditahan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit yang merugikan keuangan negara hingga Rp950 juta.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57). Mereka ditahan pada Kamis (12/11/2026) selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem, terhitung hingga 1 Desember 2026.

Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., menjelaskan bahwa ketiga tersangka bukan merupakan pengurus LPD, melainkan pihak penerima kredit atau penerima manfaat yang diduga menikmati dana hasil penyimpangan.

“Tiga tersangka bukan pengurus LPD, melainkan penerima kredit atau penerima manfaat yang diduga menikmati dana hasil penyimpangan,” ujar Kusufi.

Ia mengungkapkan, penetapan dan penahanan ketiga tersangka merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah yang sebelumnya telah menyeret mantan ketua LPD ke proses persidangan dalam berkas perkara terpisah.

Baca Juga :  Wujud Pelayanan Prima, Personil Polsek Air Besar Sambangi Credit Union Pancur Kasih

Dengan penahanan tiga tersangka tersebut, ditambah satu tersangka yang telah lebih dahulu ditahan dan mantan ketua LPD yang kini berstatus terdakwa, jumlah pihak yang terseret dalam perkara ini mencapai lima orang.

Menurut Kusufi, tim Pidana Khusus (Pidsus) menemukan pola penyimpangan dalam penyaluran kredit, di antaranya pemberian pinjaman yang melampaui batas maksimum pemberian kredit, berada di luar wilayah pelayanan LPD, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, serta tidak dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, kerugian yang dikaitkan dengan tiga tersangka baru tersebut mencapai Rp950 juta. Sementara total kerugian dalam perkara dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah tercatat sebesar Rp2.694.053.170.

Tiga Tersangka dan Dugaan Penyimpangan Kredit

Dalam perkara ini, penyidik menguraikan dugaan peran masing-masing tersangka.

IWD Diduga Terlibat Pengalihan Utang Rp300 Juta

Tersangka IWD diduga memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp300 juta untuk pembayaran tanah. Ketika mengalami kesulitan membayar pinjaman, ia diduga mengarahkan I Wayan Juliadi dan I Wayan Sudarma untuk mengajukan kredit masing-masing Rp250 juta.

Pinjaman tersebut diduga digunakan untuk membeli bagian tanah yang sebelumnya telah menjadi jaminan kredit IWD, sehingga utang yang bersangkutan dapat dialihkan. Kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan perbuatan IWD mencapai Rp300 juta.

Baca Juga :  Literasi Digital dan Edukasi Berbasis Nilai Keagamaan Menjadi Kunci Mencegah Pengaruh Kampanye LGBT di Media Sosial

IWJ Diduga Gunakan Kredit Rp250 Juta untuk Tanah dan Kepentingan Pribadi

Tersangka IWJ diduga memperoleh kredit sebesar Rp250 juta dengan jaminan tanah yang hendak dibelinya sendiri.

Dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran tanah, biaya administrasi, pengurusan sertifikat, serta kepentingan pribadi. Namun, kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan dan menimbulkan kerugian yang dikaitkan dengan IWJ sebesar Rp250 juta.

MNA Alias INJ Diduga Cairkan Kredit Rp400 Juta Menggunakan Nama Istri

Sementara itu, tersangka MNA alias INJ diduga terlibat dalam pencairan kredit sebesar Rp400 juta dengan menggunakan nama istrinya, Ni Ketut Nadi.

Dalam prosesnya, MNA diduga bersepakat dengan I Wayan Darsa, S.H., mantan ketua LPD yang kini berstatus terdakwa, untuk mencairkan fasilitas kredit tersebut.

Namun, pinjaman itu mengalami kemacetan hingga jatuh tempo dan tidak dapat dikembalikan. Kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan perbuatan MNA mencapai Rp400 juta.

Penyidik Sebut Tersangka Tidak Kooperatif

Kusufi menjelaskan, keputusan menahan ketiga tersangka didasarkan pada pertimbangan penyidik, termasuk alasan subjektif terkait sikap para tersangka selama proses pemeriksaan.

Baca Juga :  Dinas Syariat Islam Aceh Raih Penghargaan Kinerja Pelayanan Informasi Publik Terbaik

“Penyidik menilai ada alasan subjektif yang kuat, di mana ketiga tersangka dianggap tidak kooperatif dan untuk mempermudah proses penyidikan sehingga penahanan diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut,” tegasnya.

Selain itu, penyidik juga menilai keterangan yang disampaikan ketiganya selama pemeriksaan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam penyidikan.

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kejari Karangasem menegaskan proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional dengan tetap menghormati hak-hak para tersangka dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

“Meski sudah berstatus tersangka dan ditahan, ketiganya belum bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutup Kusufi.(**)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh

Sekda Aceh Sampaikan Nota Keuangan APBA 2026 di Paripurna DPRA

Daerah

Diduga Oknum Kades Parakanhoneje Gelapkan Dana Bantuan Desa

Daerah

Sukses HPN 2023, PWI Pusat Apresiasi Gubsu, Kapoldasu, Pangdam 1/BB

Daerah

Operasi Gabungan Tim Tipiter Polres Pidie bersama Tim Satgas Dempo BAIS TNI pengerebekan Gudang Penimbunan BBM Bersubsidi di wilayah Pidie

Pemerintah

Guna Mencegah Penyalahgunaan Korporasi dan TPPU, Kakanwil Kalbar Harapkan Peran Notaris Dalam Implementasi Beneficial Ownership

Berita

Wakil Gubernur Aceh Terima Kunjungan IDH, Pererat Silaturahmi dengan Pemerintahan Baru

Banda Aceh

Gandeng USK, Pemko Banda Aceh Dorong Koperasi Merah Putih Adopsi Teknologi Digital

Nasional

Kasad Pimpin Sertijab Pangkostrad dan 13 Pejabat Lainnya