BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program pemerintahan melalui 11 aksi konkret yang harus dijalankan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Penegasan tersebut disampaikan Mualem saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh, itu diikuti para kepala SKPA serta jajaran pejabat pengelola anggaran. Kegiatan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, dan sejumlah pejabat terkait.
Dalam arahannya, Mualem meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap 11 aksi konkret tersebut. Langkah itu ditujukan untuk menuntaskan agenda pemerintahan pada akhir 2026 sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tahun 2027 dapat dimulai tepat waktu.
Sebelas aksi konkret tersebut dikelompokkan dalam tiga agenda utama, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.
Pada agenda penuntasan APBA 2026, terdapat tiga target utama yang harus dipenuhi. Pertama, realisasi keuangan APBA 2026 ditargetkan melampaui 95 persen dengan memastikan penyelesaian pekerjaan fisik. Kedua, menjamin ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ketiga, menuntaskan persoalan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Selanjutnya, untuk persiapan APBA 2027, Gubernur menetapkan enam langkah percepatan. Di antaranya memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menuntaskan penandatanganan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebelum 31 Desember 2026.
SKPA juga diminta memastikan penerbitan surat keputusan (SK) pengelola anggaran sebelum 4 Januari 2027, melaksanakan kegiatan perdana pada awal Januari atau paling lambat sebelum 7 Januari 2027, serta menandatangani kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.
Sementara itu, dua aksi lainnya diarahkan pada penguatan kinerja perangkat daerah dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi masing-masing SKPA.
Mualem meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.
Melalui konsolidasi tersebut, seluruh SKPA diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Percepatan ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah keterlambatan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Usai pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA yang diikuti para pejabat pengelola anggaran serta pejabat penghubung dari masing-masing perangkat daerah.
Pemerintah Aceh berharap setiap SKPA segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui penyusunan komitmen dan rencana aksi yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, 11 aksi konkret tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menuntaskan agenda pemerintahan akhir 2026 dan mempercepat kesinambungan pembangunan Aceh pada awal 2027.(**)
Editor: Redaksi






















