JAKARTA — Hak pensiun dan fasilitas negara yang berpotensi diterima Gibran Rakabuming Raka setelah berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan publik. Pasalnya, Gibran mengakhiri masa jabatannya pada 12 November 2026, setelah sekitar dua tahun mengemban tugas, jauh sebelum periode normal lima tahun berakhir.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dengan mengacu pada gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, nilai pensiun pokok yang menjadi perhatian publik mencapai Rp20,16 juta setiap bulan. Hak tersebut berlaku sepanjang persyaratan pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam undang-undang terpenuhi.
Ketentuan ini memunculkan perdebatan karena regulasi tersebut tidak secara eksplisit membedakan besaran pensiun berdasarkan lamanya seseorang menjabat. Dengan demikian, masa pengabdian yang lebih singkat tidak serta-merta menjadi dasar pengurangan persentase pensiun.
Dalam analisis Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto, yang dimuat Kompas.com, Minggu (15/11/2026), persoalan berhentinya Gibran tidak hanya perlu dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari sudut pandang keadilan sosial.
Agus menjelaskan, istilah berhenti, mengundurkan diri, dan dimakzulkan memiliki makna serta konsekuensi hukum yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara pemakzulan harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Menurut analisis tersebut, penggunaan istilah berhenti dalam surat Gibran menjadi bagian penting dalam memahami status hukum berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden.
Selain pensiun pokok, undang-undang juga mengatur sejumlah hak bagi mantan Wakil Presiden. Di antaranya tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk kebutuhan air, listrik dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat bersangkutan beserta keluarganya.
Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara berikut pengemudinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persoalan yang kemudian mengemuka ialah apakah pemberian hak pensiun dengan besaran yang sama tetap proporsional bagi pejabat yang hanya menjalankan sebagian masa jabatan. Pertanyaan ini semakin relevan ketika dibandingkan dengan Wakil Presiden yang menyelesaikan masa tugas selama lima tahun penuh.
Agus Riwanto berpandangan perlu ada pembedaan antara pejabat yang menjalankan masa jabatan penuh dan mereka yang hanya menjabat beberapa tahun.
“Seharusnya ada pembedaan antara Wakil Presiden yang menjabat lima tahun penuh dengan yang hanya beberapa tahun, semata-mata untuk mewujudkan keadilan,” tulis Agus dalam analisisnya.
Pandangan tersebut membuka ruang evaluasi terhadap aturan hak keuangan pejabat negara. Kepastian hukum tetap harus menjadi pegangan, tetapi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tanggung jawab penggunaan keuangan negara juga perlu diperhitungkan.
Polemik ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut besaran pensiun yang diterima mantan Wakil Presiden, tetapi juga menyentuh persoalan lebih luas mengenai bagaimana negara mengatur penghargaan bagi pejabat publik secara adil, terutama ketika masa pengabdiannya tidak berlangsung hingga akhir periode jabatan.(**)
Editor: RedaksiSumber: https://Kompas
