BANDA ACEH – Anggota DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Kalifah, mengajak masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam politik saat pemilu, tetapi juga aktif menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan pemerintah, serta terlibat dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu kunci mewujudkan demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Hal tersebut disampaikan Teuku Arief saat membuka Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Politik Kota Banda Aceh Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh di Hotel Al-Hanifi, Lampriet, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
“Partisipasi politik tidak boleh berhenti hanya pada saat masyarakat datang ke tempat pemungutan suara. Partisipasi juga berarti berani menyampaikan aspirasi, ikut mengawasi kebijakan, memahami persoalan di lingkungan sekitar, dan terlibat dalam pembangunan,” ujar Teuku Arief.
Ia menjelaskan, politik tidak semata-mata berbicara tentang pemilu, partai politik, maupun kontestasi kekuasaan. Lebih dari itu, politik berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan, penyaluran aspirasi masyarakat, hingga keputusan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Teuku Arief juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih di Banda Aceh pada Pemilu 2024 yang mencapai 81,48 persen dari total 169.146 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya peran masyarakat dalam menentukan arah demokrasi dan kepemimpinan daerah. Namun, keterlibatan itu perlu terus diperkuat melalui kesadaran politik yang lebih luas.
“Politik jangan hanya sibuk membicarakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang layak, kesempatan kerja, serta kehidupan yang lebih sejahtera,” kata Teuku Arief.
Dalam kesempatan tersebut, Teuku Arief juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Banda Aceh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 89,55 pada 2025 menjadi 89,90 pada 2026. Sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,74 persen dan angka kemiskinan turun dari 5,45 persen menjadi 5,26 persen.
Sementara itu, Ketua Panitia, Drs. Nata Kurniawan Lubis, MM, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 120 peserta dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta perwakilan masyarakat dari kecamatan dan gampong di Banda Aceh.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 13-14 November 2026, tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan politik masyarakat sekaligus mendorong kesadaran terhadap hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi atau pakar politik dan pemerintahan, praktisi demokrasi dan kepemiluan, serta Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh.(**)
Editor: Redaksi





















