KSINews, Aceh Barat – Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Marhaban., SE., M.Si., mewakili Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat di aula Eva Sky Hotel Meulaboh, Kamis (02/03/23).
High Level Meeting yang diinisiasi oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh tersebut diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, diantaranya Kasi Intel Korem 012/Teuku Umar, jajaran Forkopimda Aceh Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat, para Kepala SKPK terkait, para Camat, Kepala Bulog sub divisi regional Meulaboh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat, serta pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) Meulaboh dan Bank Aceh Syariah.
Dalam sambutannya, Sekda Marhaban, menjelaskan pelaksanaan HLM TPID Kabupaten Aceh Barat bersama perwakilan BI Aceh ini bertujuan untuk membahas langkah antisipasi terjadinya nflasi jelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang.
“Pertemuan ini untuk meningkatkan sinergitas sekaligus berkoordinasi guna merumuskan berbagai kebijakan dan respon dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Barat sebagai antisipasi jelang ramadhan dan idul fitri,” terang Marhaban.
Menurutnya, pengendalian inflasi daerah adalah usaha bersama dari semua stakeholder. Untuk itu, pihaknya, terus mendorong respons aktif TPID agar berperan lebih intensif dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah antisipatif pengendalian inflasi daerah, khususnya sebagai bentuk kesiapan jelang ramadhan dan idul fitri tahun ini.
Marhaban mengharapkan perwakilan BI Aceh bisa memberikan dukungan, saran dan masukan dalam setiap upaya nyata yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Aceh Barat, melalui program-program bantuan pemberdayaan maupun sarana prasarana dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan pengendalian harga di Kabupaten Aceh Barat .
Ia menuturkan tantangan pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya masih dipengaruhi akibat dampak kenaikan harga BBM, serta naiknya harga komoditas kebutuhan bahan pokok masyarakat, seperti beras, ikan, telur ayam ras, daging ayam, hingga cabai merah.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama TPID dan stakeholder lainnya terus melakukan berbagai kebijakan dan langkah nyata, dengan tetap mengacu pada upaya konkrit pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah, diantaranya peresmian food estate Korem 012/teuku umar pada 31 Oktober 2022 lalu, serta melakukan operasi pasar selama 21 hari sejak tanggal 7 November 2022 yang bekerja sama dengan Perum Bulog.
Selain itu, juga dilaksanakan pasar murah di 12 kecamatan, sidak pasar dan distributor, melaksanakan kegiatan panen raya, gerakan menanam cabai dan sayuran melalui kelompok wanita tani di 12 kecamatan, pelaksanaan KPSH (Ketersediaan Pangan Dan Stabilitas Harga) guna menjaga stabilitas harga beras medium, serta pemantauan harga dan stok pangan setiap harinya.
“Pemkab Aceh Barat sendiri, juga telah menjalin kesepakatan bersama terkait perdagangan komoditi pertanian, pangan dan perikanan dengan Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Daya,” papar Marhaban.
Ia berharap sinergitas yang telah terjalin, dapat terus ditingkatkan, sebagai langkah dalam mendukung pengendalian inflasi, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Ronny Widijarto Purubaskoro, menyampaikan apresiasi terhadap langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat bersama stakeholder lainnya dalam mengendalikan inflasi daerah.
Menurutnya, persoalan inflasi adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia bahkan dunia. Untuk itu, dibutuhkan tindakan konkrit dan kolektif dari semua pemangku kepentingan untuk menekan laju inflasi dan menumbuhkan ekonomi daerah ujarnya.
“Angka inflasi tidak bisa terlalu tinggi atau rendah, namun perlu dijaga di angka 3 atau 4 Persen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi” terang Ronny.
Mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri, Ronny mengatakan perlu adanya intervensi dari Pemerintah dalam mengendalikan inflasi, yakni dengan melakukan 4 langkah konkrit, diantaranya menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, menjaga kelancaran distribusi, menjaga kestabilan harga, serta melakukan komunikasi efektif dari semua pemangku kepentingan termasuk tokoh masyarakat dan pemuka agama tandasnya.[Nz]
Editor: Redaksi
