Home / Pemerintah

Selasa, 14 Maret 2023 - 14:41 WIB

Kanwil Kumham Pimpin Rapat Optimalisasi Kerjasama Pengawasan Perbatasan pada PLBN dan PLBT di Wilayah Kalbar

REDAKSI - Penulis Berita

KSINews, Pontianak – Sebagai media untuk melakukan pertukaran informasi antara anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalbar melalui Divisi Keimigrasian menyeleggarakan Rapat Tim Pora Tahun 2023, Selasa (14/03).

Mengambil tempat di Ballroom Hotel Mercure, Kakanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa hadir didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Tato Juliadin Hidayawan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti dan Kepala Bagian Umum M. Ismanto Kurniawan.

Pada saat membuka kegiatan, Kakanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa dalam paparannya menyampaikan Pemerintah Indonesia memperhatikan aspek security approach terkait kebijakan untuk membuka kembali pintu gerbang negara bagi Orang Asing pasca Pandemi Covid-19.

Ia menegaskan, penegakan hukum Keimigrasian harus tetap berjalan beriringan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan melalui peningkatan kewaspadaan terhadap adanya tumpangan kepentingan yang berpotensi terjadinya pelanggaran Keimigrasian dan Transnational Organized Crime (kejahatan terorganisir lintas negara) seperti penyelundupan narkoba, terorisme, penyebaran faham terlarang, prostitusi, perdagangan orang, cyber crime, people smuggling, illegal logging, illegal fishing, maupun penyalahgunaan izin tinggal.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa selain memiliki Pelabuhan Internasional, sebagian besar wilayah Kalbar berbatasan darat dengan negara Malaysia, yang tentunya banyak terdapat isu-isu dan permasalahan di wilayah perbatasan negara terutama dalam hal lalu lintas orang,” jelas Kakanwil.

Sebagai informasi, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di kawasan perbatasan, terdapat dua PLBN di Kalbar yang termasuk di dalamnya yaitu PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan PLBN Sungai Kelik di Kabupaten Sintang.

Kakanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa mengharapkan kehadiran para anggota dalam Rapat Tim Pora ini dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mengawal dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan negara.

“Sinergitas dalam wadah Tim Pengawasan Orang Asing akan tercapai jika setiap anggotanya secara aktif mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan,” ujar Pria Wibawa sesaat sebelum membuka kegiatan.

Sementara itu Ketua Penyelenggara Kegiatan, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Samuel Pangihutan Panggabean dalam laporannya menyampaikan tujuan dari digelarnya rapat ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dari anggota Tim Pora sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Usai membuka secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Kepala Sub Dit IV Ditinteldakam Polda Kalbar yang didampingi Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Samuel Pangihutan Panggabean.

Rapat yang mengusung tema “Optimalisasi Kerjasama Pengawasan Perbatasan pada PLBN dan PLBT di Wilayah Kalimantan Barat” ini diikuti para anggota yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Disdukcapil, Disnaker, Bea Cukai, Dishub, Pemerintah Daerah, dan instansi lainnya.[ATIN]

Editor: DIMA-ATIN

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Bupati Aceh Besar Pimpin Apel Perdana OPD

Daerah

FPMPA Apresiasi Kebijakan Gubernur Aceh Penambahan Libur Idul Adha

Aceh Besar

Buah dari Komitmen Birokrasi Melayani Dengan Sepenuh Hati

Daerah

Pegawai BPKA Bedah Rumah Warga Miskin di Bireuen

Aceh Besar

Pj Bupati Iswanto Dampingi Kapolda Aceh Salurkan Bantuan Buku dan Sumur Bor 

Pemerintah

Lantik 19 Pejabat Keimigrasian, Kakanwil Kemenkumham Kalbar Sampaikan 4 Pesan Penting ini

Aceh Besar

Wakil Bupati Aceh Besar Ikuti Peluncuran Indikator MCP KPK Tahun 2025

Aceh Besar

Pj Bupati Muhammad Iswanto Apresiasi Rekomendasi DPRK Aceh Besar Terhadap LKPJ Bupati Aceh Besar TA 2023