Jakarta – Demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan Pemasyarakatan, di tahun 2022 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) akan kembali melaksanakan pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
Setidaknya, dari 682 UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, pembangunan akan dilaksanakan di 55 UPT yang tersebar di 27 wilayah.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan UPT Pemasyarakatan Tahun 2022, Senin (7/3) malam di Jakarta.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, menyebut kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan UPT Pemasyarakatan tahun 2022.
Menurutnya, meski tahun ini kebijakan belanja negara masih menitikberatkan pada penyediaan layanan kesehatan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, penanganan isu Pemasyarakatan masih menjadi prioritas.
“Hal ini perlu disyukuri dan direspon dengan melaksanakan pembangunan UPT Pemasyarakatan secara optimal. Tidak sekadar tepat waktu dalam penyelesaian, namun juga menghasilkan bangunan berkualitas sehingga mampu meningkatkan layanan publik Pemasyarakatan,” tutur Reynhard.
Dirjenpas menambahkan koordinasi kali ini dilakukan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai regulasi, baik secara administratif maupun teknis. “Kita lakukan antisipasi segala potensi permasalahan yang dapat timbul sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal,” imbuhnya.
Tak kalah penting, Dirjenpas juga mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi, baik di internal Ditjenpas serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) maupun eksternal dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
“Sinergi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait diharapkan mampu menghasilkan proses pembangunan sesuai tata nilai Kemenkumham PASTI, yakni, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif yang menjadi harapan kita bersama,” harap Reynhard.
Terakhir, Dirjenpas kembali mengingatkan seluruh jajaran Pemasyarakatan agar berpegang teguh pada 3+1, yaitu Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju dan pelaksanan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (Back to Basics).
“Lakukan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, berantas peredaran gelap narkotika, serta bangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum. Selanjutnya, kembali implementasikan prinsip-prinsip dasar Pemasyarakatan dalam bertugas. Setiap jajaran Pemasyarakatan harus memahami tugas dan fungsinya secara baik serta melaksanakannya sesuai peraturan dan pedoman yang ditetapkan,” tandasnya. (djp*)
