Banda Aceh – Rapat hasil evaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun 2025 telah sukses diselenggarakan di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh (08/01/2026).
Kegiatan yang bertujuan memantau realisasi seluruh upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah kota ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menurunkan angka kemiskinan.
Rapat secara resmi dibuka langsung oleh Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh sekaligus Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh, M. Nurdin, S.Sos., M.Si.
Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya evaluasi berkala sebagai dasar perbaikan strategi dan program pada tahun berikutnya.
“Evaluasi capaian tahunan ini bukan hanya untuk mencatat angka, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat menyelaraskan langkah setiap pihak agar program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar M. Nurdin dalam pembukaan rapat.
Didampinginya pada kesempatan tersebut adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (PPESDM) Parmakope, SE, MM, M.Si, yang turut menyampaikan beberapa poin penting terkait implementasi program di lapangan.
Hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak 11 Otonomi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki peran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, serta perwakilan dari Lembaga Kemitraan Masyarakat Sejahtera (LKMS) Mahirah Muamalah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy.
Selain itu, Tim Sekretariat TKPK Kota Banda Aceh juga turut menghadiri untuk mendukung kelancaran proses evaluasi dan dokumentasi hasil rapat.
Fakrul Razi, ST.MM, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, yang hadir mewakili Kepala Dinas, menyampaikan capaian program yang telah dilaksanakan oleh DPMG sepanjang tahun 2025.
Antara lain terkait pelatihan keterampilan ekonomi bagi masyarakat miskin, pendirian kelompok usaha bersama, serta pendampingan usaha mikro dan kecil yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.
Selama rapat, setiap pihak peserta menyampaikan laporan capaian masing-masing, mulai dari realisasi anggaran, jumlah target yang tercapai, hambatan yang dihadapi, hingga usulan perbaikan untuk tahun 2026.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus pembahasan antara lain peningkatan akurasi data masyarakat miskin, penyelarasan program antar OPD agar tidak terjadi tumpang tindih, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.
Rapat yang berlangsung secara kondusif ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan actionable untuk perencanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2026.
Dengan kerja sama yang erat antara semua stakeholder, diharapkan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.(**)
Editor: Redaksi
