JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan kerja silaturahmi sekaligus audiensi resmi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (16/7/2026) pukul 16.00 WIB hingga selesai berlangsung di Ruang Rapat Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta.
Pertemuan ini memiliki tujuan utama untuk mempererat hubungan kelembagaan yang erat antara legislatif Aceh dengan pemerintah pusat. Selain itu, Ketua DPRA Zulfadli juga secara langsung menyampaikan aspirasi daerah, memberikan masukan terkait peningkatan pelayanan publik, membahas kebijakan strategis yang berdampak pada Aceh, serta mengulas potensi sinergi program di berbagai bidang – mulai dari hukum, perlindungan HAM, layanan keimigrasian, hingga pembinaan pemasyarakatan di wilayah Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir para ketua fraksi, sejumlah anggota legislatif Aceh termasuk Aiyyub Abbas (Sekjen Partai Aceh), Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, Ketua Banleg Ifransyah, serta Sekwan Khudri.
Yusril Ihza Mahendra menerima delegasi parlemen Aceh yang dipimpin Abang Samalanga (sapaan akrab Zulfadhli) di kantornya. Pertemuan yang berlangsung santai, hangat, dan penuh muatan materi ini fokus membahas berbagai persoalan politik dan hukum di Aceh, terutama terkait kemajuan proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini tengah dibahas di Jakarta.
Zulfadhli dalam keterangannya pada Sabtu (18/7/2026) menyampaikan rasa terhormat dan tersanjung atas penerimaan hangat dari Menko Yusril terhadap kunjungan delegasi DPRA. “Kami merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung dengan Pak Yusril untuk membahas agenda penting bagi Aceh ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, DPRA menyampaikan sejumlah poin penting tentang subtansi dan urgensinya revisi UUPA, yang draft finalnya telah diserahkan kepada berbagai pihak termasuk Badan Legislasi (Banleg) DPR RI. Abang Samalanga juga mengutarakan harapan agar Menko Yusril dapat memberikan dukungan terhadap proses politik dan hukum terkait revisi UUPA yang tengah diperjuangkan oleh Aceh.
“Dukungan Pak Yusril sangat berarti dan penting untuk keberhasilan proses revisi UUPA. Kami berharap dengan dukungan dari berbagai pihak di pusat, revisi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Aceh,” tegasnya.
Zulfadhli juga mengungkapkan bahwa selama beberapa waktu terakhir, DPRA telah melakukan sejumlah pertemuan penting dengan berbagai elemen di Jakarta untuk meminta dukungan atas revisi UUPA. Menurutnya, seluruh langkah politik yang dilakukan telah dikoordinasikan secara erat dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), yang sangat memprioritaskan agar agenda revisi UUPA ini berjalan lancar dan dapat segera dirampungkan.(**)
Editor: Redaksi
