Home / Banda Aceh / News / Pemko Banda Aceh

Rabu, 4 November 2026 - 11:15 WIB

Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi, Pemko Banda Aceh Tekankan Setiap Langkah Pemerintahan Harus Sesuai Koridor Hukum

REDAKSI - Penulis Berita

Pemerintah Kota Banda Aceh ikuti Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi Aceh di Balai Keurukon, Rabu (4/11/2026).

Pemerintah Kota Banda Aceh ikuti Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi Aceh di Balai Keurukon, Rabu (4/11/2026).

BANDA ACEH — Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh mengikuti kegiatan Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, di Balai Keurukon, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, yang diwakili oleh Asisten Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh, Bachtiar. Hadir pula kepala dinas, kepala badan, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemko Banda Aceh.

Baca Juga :  Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Bachtiar, Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejati Aceh, khususnya Tim Penerangan Hukum, atas kehadirannya memberikan pemahaman dan pendampingan hukum kepada jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan ini dinilai sangat penting mengingat dalam menjalankan pemerintahan, setiap perangkat daerah berhadapan dengan berbagai aturan, kebijakan, program, serta keputusan yang harus dilaksanakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Kabut Asap Mulai Selimuti Banda Aceh, Irwansyah Imbau Warga Gunakan Masker dan Rumah Sakit Tetap Siaga

“Seluruh program pembangunan harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, termasuk dalam penggunaan anggaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan hukum menjadi kebutuhan bagi setiap pimpinan perangkat daerah dan aparatur pemerintah agar tidak keliru dalam mengambil keputusan maupun melaksanakan tugas,” ucap Bachtiar.

Baca Juga :  Bupati Syech Muharram Narasumber Raker ISBI Aceh

Bachtiar berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, serta menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.

“Potensi permasalahan hukum perlu diantisipasi sejak awal melalui pemahaman aturan, ketelitian dalam bekerja, serta koordinasi dengan pihak yang berkompeten di bidang hukum,” pesannya.(**)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Daerah

Kemenkumham Sumsel : Pengeluaran Bupati Muara Enim Nonaktif Kewenangan MA

News

Prajurit Kodam IM Bersihkan Makam Raja Nagari Bihari, di Gampong Tuha Biheu, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie.

Aceh Besar

Aceh Besar Bangun Daerah Dengan Data Statistik

Aceh

KETUA MA TERIMA AUDIENSI WALI NANGGROE ACEH BAHAS PENGUATAN MAHKAMAH SYAR’IYAH

Agama

Illiza Buka Seleksi MTQ Banda Aceh 2026, Targetkan Lahir Qari-Qariah Berprestasi

News

Pj Bupati Abdya Tinjau Proges Pembanguan Rumah Hafidz 30 Juz di Abdya

Daerah

Bupati Al-Farlaky Sidak Puskesmas Julok, Minta Klarifikasi Konten Video yang Dinilai Tidak Tepat

Banda Aceh

330 Calon Bintara PK TNI AD TA. 2025 Kodam Iskandar Muda dinyatakan lulus seleksi.