Semarang – Rapat Kabinet pada Senin 20 Juni 2022, Jokowi menyindir kinerja Bulog yang tidak mampu menjual produk petani.
Bahkan Jokowi juga menguraikan soal lemahnya Bulog dalam mengelola serapan produk petani.
“Ini keluhan Presiden untuk ke sekian kali terkait kinerja Bulog, awal tahun 2022 juga sudah dikeluhkan. Trus kenapa sekarang Juni 2022 dikeluhkan kembali?” tanya Riyono Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS.(23/6).
Kondisi Bulog semakin menyedihkan. Beban berat hutang 13 T dan skema bisnis berantakan, kemampuan yang hanya 6% untuk market beras membuat Bulog hanya sebagai penonton pemain pangan nasional.
Namun ini bukan sepenuhnya salah Bulog, peran pemerintah dalam penugasan kepada Bulog yang ambigu terkait penyerapan gabah petani dan penyedian beras untuk bantuan covid dengan sistem yang tidak cash membuat Bulog limbung dari sisi keuangan.
“Pak Buwas bulan Maret 2021 sudah menyatakan bahwa Bulog berpotensi rugi besar bisnisnya di 2021. Ternyata tepat prediksinya, hutang 13 T menjadikan Bulog bisa bangkrut. Kondisi ini Presiden harus berani ambil langkah serius,” papar Riyono.
Kita ingatkan kembali pernyataan Buwas dalam RDP bersama DPR hari senin 15/3/2021 bahwa dari impor 2018 sebanyak 1.785.450 beras sampai sekarang masih ada tersisa 275.811 ton beras belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu. Catatan di bulan maret 2021 sudah menggambarkan bahwa Bulog akan merugi di tahun2021.
“PKS meminta agar Presiden melakukan revitalisasi atau jika memang tugas Bulog sudah tidak mampu diperbaiki lebih baik dibubarkan saja sesuai arahan Presiden Jokowi, tapi apa Presiden akan melakukan?” tanya Riyono.
Awal tahun 2022 mulai Januari sampai Febuari akan panen raya. Gejolak harga gabah pasti akan terjadi, bisa naik atau seperti biasa akan turun karena stok gabah melimpah. Perlu kepastian nasib Bulog, dengan adanya Badan Pangan Nasional yang baru saja dibentuk dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden maka sudah waktunya Bulog dibubarkan dan urusan pangan sepenuhnya menjadi tanggungjawab BPN.**
