Home / Nasional

Selasa, 15 Maret 2022 - 10:58 WIB

Syech Fadhil Minta DPD RI Panggil BPJS Kesehatan

REDAKSI - Penulis Berita

Jakarta – Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk segera memanggil petinggi BPJS Kesehatan.

Pemanggilan ini terkait dugaan tumpang tindih data peserta ansuransi kesehatan antara tanggungan Pemerintah Pusat melalui BPJS-KIS dengan JKRA dari Pemerintah Aceh.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini dalam sambutannya pada siding paripurna DPD RI, Selasa 15 Maret 2022.

“Kita meminta DPD RI atas nama kelembagaan, terutama Komite III, untuk memanggil direksi BPJS Kesehatan,” kata Syech Fadhil.

Menurutnya, pemanggilan ini imbas dari kegaduhan yang sedang terjadi di Aceh. Dimana, Pemerintah Aceh, baik eksekutif dan legislative, sepakat menghentikan pembayaran premi JKA untuk 2,2 juta masyarakat mulai 1 April 2022.

Kondisi ini, kata Syech Fadhil, terjadi karena direksi BPJS Kesehatan tak kunjung merespon permintaan DPR Aceh untuk memberikan data rill terkait nama masyarakat Aceh yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan mana data masyarakat Aceh yang ditanggung oleh JKRA.

“Permintaan ini sebenarnya sudah diminta sejak 2020 lalu, namun tak kunjung direspon. Imbasnya, Pemerintah Aceh, baik eksekutif dan legislative sepakat menghentikan premi untuk JKRA yang juga peserta yang diasuransikan sebanyak 2,2 juta jiwa masyarakat Aceh per 1 April 2022 sehingga menimbulkan kegaduhan,” kata Syech Fadhil.

Sikap ketidakterbukaan BPJS dalam menjelaskan data masyarakat Aceh yang dimaksudkan dalam KIS dan JKRA dinilai berdampak pada masyarakat pada umumnya.

Pemerintah Aceh sendiri curiga jika adanya tumpang tindih data di BPJS Kesehatan selama ini. Hal ini juga menguakan adanya dugaan klaim ganda. Yaitu satu peserta yang sakit diklam dua tempat, Pemerintah Pusat melalui KIS dan Pemerintah Aceh melalui JKRA.

“Karena memang premi dari JKRA setiap tahunnya mencapai Rp1,2 triliun. Ini jumlah yang besar. Kita berharap BPJS menjelaskan hal ini. Kita juga meminta Pemerintah Aceh segera menyelesaikan hal ini,” kata pria yang akrab dengan kalangan dayah dan ulama di Aceh ini lagi.(*)

Share :

Baca Juga

Nasional

Kominfo – KPK Integrasikan Aplikasi Pengaduan Korupsi

Nasional

Layanan kunjungan Rutan KPK diperayaan Idul Fitri 1444 H

Daerah

Menkeu : Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Januari Capai Rp54,92 Triliun

Daerah

Didampingi Kakanwil NTB, Menkumham Tinjau Pos Imigrasi di Kawasan Mandalika

Nasional

Mendagri Tito: Selamat Hari Bhayangkara ke-78, Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas

Nasional

Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Dimulai 17 Maret 2023

Nasional

Pembinaan Praktik Kedokteran Tindakan Preventif Terjadinya Pelanggaran Disiplin Praktik Kedokteran

Nasional

Menyudutkan Para Wartawan, Ketum IWO Indonesia Sesalkan Sambutan Ketua Umum PWI