Jakarta – Pemerintah berupaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dengan meningkatkan pembangunan di desa-desa.
Hal itu sejalan dengan salah satu Nawacita Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah perbatasan dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Bapak Presiden telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan spirit pemerataan pembangunan dengan memperkuat pembangunan di tingkat desa,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian pada Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas APDESI) Tahun 2022, di di Istora Senayan, Jakarta, seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet (Setkab),pada Selasa (29/03/2022).
Tito menyampaikan, pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di perkotaan atau urban oriented, telah memicu terjadinya fenomena urbanisasi masyarakat dari desa datang ke kota dan desa semakin tertinggal.
Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Jokowi mengubah paradigma tersebut dengan memperkuat pembangunan di desa.
“Setidaknya ada tiga hal penting yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden dalam mewujudkan visi misi pemerataan pembangunan tersebut dalam konteks desa. Yang pertama, adalah menyusun strategi (implementasi) Undang-Undang Nomor 6 Tahunn2014 tentang Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.
Tito menuturkan, implementasi UU Desa tersebut salah satunya adalah pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“(Presiden Jokowi) telah membentuk kementerian tersendiri, yang belum pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia dari awal, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Artinya, fokus menunjukkan bahwa Bapak (Presiden) sangat fokus untuk membangun desa dengan adanya Menteri Desa,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mengucurkan Dana Desa untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di desa. Total Dana Desa yang telah dialokasikan pada periode 2015-2021 mencapai lebih kurang Rp400,65 triliun, sedangkan alokasi untuk 2022 mencapai Rp68 triliun.
“Ini merupakan perhatian besar pemerintah terhadap 74.961 desa yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, dan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi di perkotaan tetapi desa,” kata Tito.
Lebih jauh Mendagri mengungkapkan mengenai pemanfaatan Dana Desa, antara lain untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, pasar, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tambatan perahu, embung, irigasi, hingga penahan tanah.
“Dalam aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, telah terbangun sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, (saluran) air bersih sebanyak 1.307.403 unit, MCK (mandi, cuci, kakus) 473.884. Kemudian juga adalah sangat penting, pondok bersalin desa (polindes) sebanyak 14.041 unit, drainase sepanjang 45 kilometer, pendidikan anak usia dini (PAUD) 6.430, posyandu 42.000 lebih, dan sumur 74.000 lebih,” urainya.
Upaya pembangunan yang dilakukan, ujar Tito, memicu penurunan tingkat kemiskinan di desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di desa pada akhir tahun 2021 sebanyak 14,64 juta jiwa, menurun dari tahun 2014 yang tercatat sebanyak 17,37 juta jiwa.
Sementara itu berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saat ini jumlah Desa Mandiri mencapai 3.269 desa, meningkat dari sebelumnya 174 desa di 2016.
“Desa Mandiri artinya tidak mengandalkan artinya tidak mengandalkan banyak dari transfer pusat. Mereka sudah mampu, ada pendapatan asli desanya mereka sendiri, sehingga tidak terganggu dengan transfer desa,” tegasnya.
Sementara Desa Maju saat ini berjumlah 15.321 desa atau meningkatkan dari sebelumnya yang hanya 3.600 desa, sedangkan Desa Berkembang sejumlah 38.083 desa dari sebelumnya 22.963 desa.
“Desa Tertinggal yang dulunya adalah 34.180 desa, jauh sekarang sepertiganya, 12.635 desa. Sedangkan Desa Sangat Tertinggal dulunya adalah 14.003 desa, sekarang turun menjadi 5.649 desa. Ini menunjukkan keberhasilan program Bapak Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa riil dirasakan,” katanya.(inp)
