Home / Nasional

Jumat, 10 Juni 2022 - 14:58 WIB

Perkembangan Perkara Dugaan Tipikor Dana TWP AD Tahun 2013-2020

REDAKSI - Penulis Berita

JAKARTA – Pada Rabu 08 Juni 2022 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah dilaksanakan sidang lanjutan atas nama Terdakwa I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Terdakwa II Ni Putu Purnamasari, S.E. dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013-2020.

Sidang lanjutan tersebut dengan agenda persidangan yaitu pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer dan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun 9 (sembilan) orang saksi yang diperiksa yaitu Kolonel (Purn) Suryatikno, Letjen TNI (Purn) Sudirman, Brigjen TNI Jasar Jamil, Kol Czi Imam Solehadi, Kol Cku (Purn) Sugiyarto, Kol Arh Pohan, Kol Czi Antonius Budiharto, Mayor Cku (K) Paulina Nurlita, dan Lettu Chb Gunawan.

Persidangan dihadiri oleh Hakim Ketua Brigjen TNI (K) Faridah Faisal, S.H. M.H., dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yaitu Kolonel Chk Dr. Hanifan Hidayattuloh, S.H. M.H. dan Fahzal Hendri, S.H. M.H., Oditur Militer dan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, Penyidik Koneksitas dari unsur Pusat Polisi Militer (PUSPOMAD) TNI AD dan Kejaksaan Agung.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu 15 Juni 2022 dengan agenda persidangan yaitu pemeriksaan saksi lanjutan, tutup Kapuspenkum Kejagung RI, Dr. Ketut Sumedana dalam siaran persnya, Jakarta 09 Juni 2022. (R)

Share :

Baca Juga

Nasional

Presiden RI Terima Kunjungan PM Timor Leste di Istana Bogor

Nasional

Netti Jurnalis Indonesia : Terkait Media, Wartawan Tidak Independent serta Beckup Partai Politik Segera Dibecklist

Nasional

Wapres Ma’ruf Amin Lantik 1.079 Pamong Praja Muda IPDN

Nasional

Menkumham Resmikan POLTEKPIN, Efisiensi Tata Kelola Pendidikan Kemenkumham

Daerah

Menkumham Yasonna Apresiasi Perlindungan Intelektual di Bali

Nasional

Viral ! Wartawan lndonesia Berikan Somasi Terbuka Kepada Kepolisian Republik lndonesia 

Nasional

Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan

Daerah

Kemendagri Fasilitasi Penetapan APBA 2024, Ketua DPRA Tidak Hadir