Banda Aceh – Ketua Kualisi Peduli Kekhususan Aceh (KOPKA) Syarbaini, menyikapi penempatan Pejabat (Pj) Gubernur Aceh yang akan di tetepakan pada 5 Juli 2022 dengan menggantikan masa jabatan Gubernur Nova Iriansyah dan sangat perlu dari kalangan Sipil serta Asli Putra Aceh.
“Ini sangat penting untuk direspon, karena menjadi kebutuhan masyarakat Aceh. Dengan itu, bisa menyukseskan serta melaksanakan agenda Pemerintah Pusat maupun Daerah,” kata Syarbaini Kepada Insan Pers Rabu, (30/6/2022).
Untuk hal itu, Kualisi Peduli Kekhususan Aceh, menyampaikan beberapa pandangan dan tuntutan diantaranya:
1.Kami atas nama Kualisi Peduli Kekhususan Aceh mendukung penuh keputusan Makamah Kontitusi (MK) bahwa TNI/Polri aktif tidak dapat menduduki posisi sebagai Pj Gubernur Aceh.
2. Kami sangat setuju dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian untuk tidak memiliki dan menempatkan Pj Gubernur dari kalangan TNI/Polri.
3.Kami selaku masyarakat sipil, sangat memprioritaskan putra terbaik Aceh, yang menjabat serta duduk sebagai Eselon I di kelembagaan pemerintah pusat untuk disetujui sebagai Pj Gubernur Aceh.
4. Kami Kualisi Peduli Kekhususan Aceh, mendukung Pj Gubernur Aceh, seperti yang sudah berpengalaman didalam pemerintahan, berintegritas, memiliki jaringan di Kementerian, Lembaga dan diterima oleh semua pihak serta sebagai putra asli daerah tersebut.
Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada bapak Presiden Republik indonesia, Jokowi Dodo, untuk dapat menyetujui permintaan Masyarakat Aceh dan menetapkan putra Asli Aceh Sebagai Pj Gubernur Aceh.
“Alhamdulilah Masyarakat Aceh sekarang ini sudah hidup damai dan tenteram. Sangat Ingin melihat putra aceh sendiri memimpin untuk Aceh, ” tuturnya.
