KSINews, Pontianak – Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Barat merupakan atensi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan tindak lanjut Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 di Jakarta tanggal 23 s/d 25 November 2022 lalu.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Pria Wibawa membuka acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja TA. 2022.
Dan didampingi Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, Kepala Divisi Keimigrasian Tato Juliadin Hidayawan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Harniati, Kepala Bagian Program Dan Humas Uray Aswin Umar dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti melalui virtual zoom meeting.
Adapun para peserta kegiatan terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kasubag Tata Usaha seluruh Kalimantan Barat, Senin (05/12/22).
Acara dimulai dengan Laporan Ketua Pelaksana Rakor Pengendalian Capaian Kinerja TA. 2022 Kumham Kalbar dari Kepala Bagian Program Dan Humas Uray Aswin Umar.
Dalam laporan Uray Aswin Umar menyampaikan maksud dari pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi pengendalian Capaian Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagai sarana evaluasi dan mengukur sejauh mana capaian kinerja dan serapan anggaran pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
Sebagai sarana untuk mengetahui pemahaman masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Se-Kalimantan Barat tentang tugas.
Fungsi dan isu strategis pada masing-masing unit kerja dan sebagai sarana sosialisasi kebijakan kementerian dan masing-masing Eselon I tentang Target Kinerja Tahun Anggaran 2023.
Pria Wibawa yang membuka acara Rakor Pengendalian Capaian Kinerja TA. 2022 Kumham Kalbar juga menyampaikan paparan Pembulatan Rakor Kemenkumham TA.2022 Atensi dan segera tindaklanjuti Atensi Bapak Menteri diantaranya adalah temuan berulang.
Kelebihan pembayaran, pemalsuan dokumen, Indikasi Pengaturan Pemenang Lelang tidak boleh terjadi, tindak lanjuti dengan tuntas berbagai temuan tanah sengketa, okupasi, belum bersertifikat / sertifikat hilang / belum balik nama.
Atensi bapak menteri lainnya Pengaturan pengelolaan PNBP disesuaikan dengan ketentuan (Pasal 33 UU 9/2018 Tentang PNBP, PMK 155/2021 Tentang tata cara pengelolaan PNPB), secara Optimal dan Akuntabel, koordinasi para pihak terkait.
Sikapi tahun politik dengan Smart dan bijak (ASN harus netral, tidak boleh politik praktis, tidak berpihak, tidak boleh ikut berkampanye) Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Kemenkumham atas kepeduliannya, sampai dengan tanggal 25 november 2022 pukul 09.00 WIB telah terkumpul Rp.313.021.000.-, segera salurkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya.
Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada tiga satuan kerja terbaik dalam penyerapan anggaran.
Nilai IKPA dan nilai Smart DJA. Ketiga satuan kerja tersebut adalah Lapas Kelas IIB Singkawang peraih terbaik pertama, terbaik kedua dari Lapas Kelas IIB Ketapang dan terbaik ketiga Kanim Kelas II TPI Entikong.**
Editor: DIMA/ATIN
