Dewasa ini, paradigma perpustakaan semakin berkembang dari sekadar melayani informasi ke Pemustaka menjadi sebuah konsep yang memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup sampai pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi/ digital, mengubah paradigma literasi keberaksaraan menuju paradigma literasi yang memberdayakan masyarakat.
Konsep ini, digagas dengan nama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sendiri merupakan program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Dr. Edi Yandra, STP, MSP dalam berbagai kesempatan mengatakan, tranformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mengetaskan kemiskinan melalui pemberdayaan perpustakaan di daerah.
“Pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat” kata Dr. Edi Yandra, STP, MSP.
Sejak tahun 2018 hingga saat ini, kata Edy, Provinsi Aceh merupakan salah satu mitra program tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diterapkan di 15 kabupaten/kota di Aceh.
“Kesejahteraan masyarakat tentunya menjadi harapan seluruh rakyat negeri ini dan menjadi amanat undang-undang dasar 1945. Namun pada kenyataannya, masih ada penduduk indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ini adalah melalui penguatan literasi,” tambahnya.
Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang menyediakan informasi dan fasilitas belajar masyarakat yang berperan sangat penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Dinas perpustakaan dan Kearsipan Aceh menghadirkan regulasi tentang transformasi perpustakaan berupa pergub dan ingub pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan qanun penyelenggaraan perpustakaan untuk menguatkan pelaksanaan program transformasi sebagai salah satu program pengetasan kemiskinan di provinsi Aceh.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjangkau lapisan masyarakat di pedesaan dalam rangka mendekatkan masyarakat terhadap akses informasi yang berkualitas dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk perkotaan serta mengurangi angka urbanisasi.
Data badan pusat statistik menunjukkan, angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari angka kemiskinan di daerah perkotaan.
Perluasan transformasi perpustakaan ke tingkat kabupaten/kota dan desa/gampong juga merupakan upaya memperluas program untuk mendekatkan akses informasi bagi masyarakat, memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat berkegiatan bagi masyarakat serta terkoneksinya satu dengan yang lainnya.
Sehingga terjadi proses belajar di antara mereka yang mendorong kesempatan untuk menciptakan inovasi/kreativitas yang positif dan produktif.
“Oleh sebab itu mari kita sama-sama mendukung program transformasi perpustakaan di Indonesia yang merupakan upaya pengembangan perpustakaan sebagai community learning centre yang berbasis teknologi informasi. Dengan meningkatnya akses terhadap informasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ajak Edy.
Lebih lanjut dikatakan, perpustakaan diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan issue di masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pelatihan-pelatihan perpustakaan.
“Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kebutuhan untuk memberikan layanan tik seperti komputer dan internet di perpustakaan dirasa semakin meningkat, sehingga dibutuhkan ketrampilan untuk mengelola layanan tik diperpustakaan untuk memberikan layanan prima”. ujar Dr. Edi Yandra, STP, MSP.(***)
