Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/9/2025).
Hadir langsung pada rapat tersebut Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, Bc.I.P., S.Sos.,S.H.,M.Si, Asisten Deputi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (P3KI), Asisten Deputi Kerjasama Keimigrasian, Asisten I Sekda Aceh, Staf Khusus Gubernur Aceh, Tim Revisi UUPA, serta jajaran SKPA terkait.
Rapat tersebut secara khusus membahas rencana operasional pelayaran langsung Krueng Geukueh-Penang yang direncanakan akan resmi beroperasi pada akhir Oktober mendatang.
Dalam arahannya, Wagub Fadhlullah menyampaikan bahwa sebelumnya pernah ada rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun tidak berjalan optimal. Karena itu, ia berharap rute pelayaran langsung dari Krueng Geukueh-Penang ini dapat beroperasi secara maksimal dan berkelanjutan.
“Dulu itu sempat ada rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun berhenti di tengah jalan. Kita harapkan semoga rute pelayaran yang baru ini bisa beroperasi maksimal dan berkelanjutan,” ucap Wagub Fadhlullah.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, menyampaikan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap rencana operasional pelayaran internasional ini. Ia menyebutkan bahwa Aceh juga termasuk salah satu dari 15 Provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif.
Selain itu, Asisten Deputi Kerjasama dan Keimigrasian, Herdaus, S.H., M.H., menambahkan bahwa pihak Kedutaan RI di Penang telah dikonfirmasi mengenai rencana ini. Ia menyebutkan, dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan kesiapan pelabuhan, baik di Krueng Geukueh maupun di Penang, untuk memastikan kelancaran operasional pelayaran.
“Dalam waktu dekat ini, pelabuhan di Lhokseumawe akan ditinjau langsung untuk melihat sejauh mana kesiapannya, demikian pula pelabuhan di Penang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal,ST., MT., menyampaikan bahwa koordinasi dengan pihak CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) juga telah dilakukan. Targetnya, pelayaran internasional Krueng Geukueh-Penang dapat dioperasikan secara resmi pada akhir Oktober 2025.
“Pelabuhan Krueng Geukueh terbuka untuk pelayaran internasional. Semoga akhir Oktober nanti kita bisa launching sesuai timeline yang ditetapkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Fadhlullah juga menyoroti persoalan keterbatasan transportasi udara, terutama bagi jamaah umrah yang belum memiliki akses penerbangan langsung dari Aceh ke Arab Saudi. Ia turut menyampaikan keluhan terkait minimnya pendapatan daerah dari sektor investasi. Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar, tetapi masih terkendala pada regulasi.
Selain itu, Wagub Fadhlullah juga mengusulkan pembentukan Lapas Syariat sebagai bagian dari penguatan tata kelola hukum yang berbasis kearifan lokal di Aceh.
“Kami ini pelayan rakyat, jadi semua aspirasi rakyat yang masuk harus kami proses dan tindaklanjuti,” tegas Wagub Fadhlullah. []
