Banda Aceh – Dinas Syariat Islam Aceh mendapatkan penghargaan prestisius sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan kategori “Sangat Baik” dalam acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Informasi Publik Internal SKPA.
Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan berlangsung di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, pada hari Senin, (24/11/20025).
Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan kinerja Dinas Syariat Islam Aceh dalam menyediakan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Proses Monev melibatkan serangkaian penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk ketersediaan informasi, kualitas pelayanan, serta responsivitas terhadap kebutuhan informasi publik.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh SKPA yang telah berpartisipasi aktif dalam Monev ini.
Beliau menekankan pentingnya pelayanan informasi publik yang baik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Dinas Syariat Islam Aceh dan SKPA lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
Beliau menyatakan bahwa penghargaan ini akan menjadi pendorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim Dinas Syariat Islam Aceh,” katanya.
Acara Monev Pelayanan Informasi Publik Internal SKPA ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh.
Diharapkan, melalui kegiatan ini, masyarakat dapat semakin mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Editor: Redaksi
