Banda Aceh – Dinas Sosial Aceh terus berupaya meningkatkan efektivitas penanganan pengungsian pascabencana hidrometeorologi dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Langkah ini diwujudkan melalui rapat koordinasi lanjutan Klaster Pengungsian dan Perlindungan (Protection and Shelter Cluster) yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, di Aula Dinas Sosial Aceh, Selasa (20/01/2026).
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari respons darurat yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus menjadi forum strategis untuk menyusun rencana operasional klaster yang lebih terukur.
Fokus utama diarahkan pada penguatan koordinasi terpadu antara pemerintah dan mitra kemanusiaan, dengan tujuan agar layanan pengungsian dapat diberikan secara cepat, aman, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.
“Penanganan pengungsian tidak hanya soal tempat tinggal sementara, tetapi juga memastikan perlindungan, keamanan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” ujar Chaidir dalam arahannya.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi dan organisasi, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), UNICEF Indonesia, IHCP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), UPTD Statistik, Save the Children, Plan Indonesia, Forum Solidaritas Aceh, Yayasan Geutanyoe, Islamic Relief Indonesia, Flower Aceh, YPANBA, Forum Bangun Aceh, YouthID, YKMI, serta PMI Aceh.
Dalam pembahasan, para peserta rapat menekankan pentingnya pemetaan lokasi pengungsian, penetapan standar minimum layanan pengungsian, mekanisme rujukan perlindungan, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antarinstansi.
Selain itu,dibahas pula kebutuhan peningkatan kapasitas petugas lapangan dan relawan agar respons pengungsian lebih adaptif.(**)
Editor: Redaksi
