BANDA ACEH – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si., menerima kunjungan kerja dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab di ruang kerja Kepala BPKA pada Rabu (01/7/2026) tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah diskusi mendalam mengenai perkembangan teknologi informasi (IT) di lingkungan Pemerintah Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan instansi membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat transformasi digital di seluruh lini pemerintahan daerah. Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Muhammad Diwarsyah menyampaikan bahwa perkembangan teknologi saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam pengelolaan keuangan daerah. “Transformasi digital di bidang keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan lebih tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Edi Yandra menjelaskan bahwa Diskominsa Aceh siap memberikan dukungan penuh dalam hal infrastruktur teknologi informasi, keamanan data, serta pelatihan bagi aparatur pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan sistem digital. “Kami berkomitmen untuk membantu seluruh instansi pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin berkualitas,” paparnya.
Kedua pihak juga sepakat untuk terus menjalin kerja sama erat dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses transformasi digital di Provinsi Aceh dan menjadikan pemerintahan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(**)
Editor: Redaksi
