BANDA ACEH – Pengalaman pahit tsunami 2004 menjadi pelajaran mendalam bagi Banda Aceh untuk terus membangun kota yang lebih tangguh menghadapi bencana. Bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi memperkuat tata kelola, memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan menumbuhkan budaya kesiapsiagaan di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan U-DARE 4.0 bertajuk “Building a Disaster-Resilient City: Banda Aceh’s Leadership, Governance, and Community Preparedness in the Era of Extreme Weather”, yang berlangsung di Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala, Kamis (15/10/2026).
Dalam pemaparannya, Illiza mengajak peserta memahami bahwa ketangguhan kota tidak hanya dinilai dari seberapa cepat merespons saat bencana terjadi, melainkan dari seberapa matang kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi risiko jauh sebelum keadaan darurat datang.
“Banda Aceh pernah mengalami tsunami yang membawa dampak sangat besar. Setelah itu, kami membangun kembali kota ini, sekaligus belajar bagaimana mengurangi risiko dan mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan risiko bencana di masa depan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tantangan kebencanaan saat ini semakin kompleks. Selain gempa bumi dan tsunami, Banda Aceh juga menghadapi risiko banjir, cuaca ekstrem, banjir rob, serta abrasi di kawasan pesisir. Oleh karena itu, pengalaman masa lalu harus diterjemahkan menjadi kebijakan, infrastruktur yang tepat, dan kesiapan masyarakat yang terus diperkuat.
Illiza menjelaskan empat landasan utama dalam membangun Banda Aceh sebagai kota tangguh bencana:
1. Honoring Memory — Menghormati Ingatan.
Menjaga memori terhadap tragedi tsunami sebagai pembelajaran abadi bagi generasi mendatang. Museum Tsunami Aceh dan kawasan kuburan massal tsunami berperan penting sebagai ruang edukasi agar masyarakat senantiasa memahami risiko dan mengetahui langkah yang harus diambil saat keadaan darurat.
2. Inclusive Reconstruction — Pembangunan yang Melibatkan Semua Pihak.
Menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan kembali. Pengetahuan lokal warga mengenai kondisi lingkungan, akses, dan kebutuhan di wilayah masing-masing harus menjadi dasar dalam menyusun perencanaan.
3. Building Back Better — Membangun Kembali Lebih Baik dari Sebelumnya.
Setiap pembangunan kembali harus lebih tangguh dibanding kondisi semula, dengan memperhitungkan risiko bencana. Diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur mitigasi, gedung evakuasi vertikal, sistem peringatan dini tsunami, serta perencanaan kawasan yang mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana.
4. Preparedness as a Culture — Kesiapsiagaan Menjadi Budaya.
Kesiapsiagaan tidak boleh hanya muncul saat bencana mengancam, melainkan harus menjadi kebiasaan sehari-hari.
“Kita tidak ingin masyarakat baru memikirkan bencana ketika sirene berbunyi. Kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari,” tegas Illiza.
Pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi berkala, pengujian sistem peringatan, serta pelibatan aktif masyarakat menjadi cara untuk mewujudkan budaya ini.
Banda Aceh saat ini telah memiliki sejumlah sarana penting penanggulangan bencana, meliputi 7 gedung evakuasi vertikal, 3 sistem peringatan dini tsunami, serta 6 titik pemantauan banjir dan hidrometeorologi.
Namun Illiza menegaskan, keberadaan fasilitas saja belum cukup. Sarana tersebut harus terawat dan berfungsi optimal, sementara informasi peringatan harus cepat sampai dan dipahami masyarakat dengan tindakan yang tepat.
Pemerintah juga terus memperkuat perencanaan penanggulangan bencana, pemetaan risiko, rencana kontingensi banjir, serta prosedur penanganan darurat yang ramah bagi kelompok rentan — anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Kesiapsiagaan berbasis masyarakat menjadi prioritas utama. Penguatan peran gampong dalam mengenali risiko, memahami jalur evakuasi, menjaga akses ke tempat aman, dan rutin berlatih sangat ditekankan.
“Gampong Deah Glumpang dan Gampong Jawa telah menerima pengakuan UNESCO-IOC Tsunami Ready pada tahun 2024. Ini membuktikan bahwa kesiapsiagaan berbasis masyarakat adalah kunci,” ungkap Illiza.
Pengakuan ini bukan akhir, melainkan pengingat bahwa kesiapsiagaan harus terus dipelihara melalui edukasi, koordinasi, dan latihan yang berkelanjutan.
Illiza menekankan bahwa ketangguhan kota tidak bisa dibangun sendirian. Pendekatan pentahelix — pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media — mutlak diperlukan:
– Perguruan tinggi menyediakan data, riset, dan kajian ilmiah sebagai dasar kebijakan
– Masyarakat dan relawan berkontribusi melalui pengetahuan lokal dan keterlibatan langsung
– Media berperan menyebarkan informasi dan edukasi risiko secara luas
“Hasil penelitian tidak boleh berhenti di rak perpustakaan. Harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, dan perbaikan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Ke depan, Pemko Banda Aceh menyiapkan strategi penguatan ketangguhan bencana untuk periode 2027–2030, mencakup pengembangan infrastruktur evakuasi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam perencanaan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Banda Aceh juga diarahkan menjadi laboratorium hidup kebencanaan (living laboratory), tempat kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, peneliti, perguruan tinggi, dan mitra internasional untuk mengembangkan solusi terbaik menghadapi bencana dan cuaca ekstrem.
“Kita dapat saling belajar dan bekerja bersama untuk melindungi masyarakat dan generasi mendatang,” tutup Illiza.(**)
Editor: Redaksi
