BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil (disingkat FD). Keputusan ini menegaskan bahwa penegakan disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku bagi seluruh aparatur tanpa terkecuali, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
Terkait penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang turut melibatkan FD, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, M. Rizal, menjelaskan bahwa penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Aceh sejak peristiwa terjadi pada 12 Agustus 2026.
Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan belum adanya pengaturan secara konkret terhadap perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.
Atas perkembangan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh memandang perlu adanya kajian lebih mendalam terhadap pengaturan dalam Qanun Jinayat. Pemko berharap pembahasan bersama Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), para ahli hukum, dan pihak terkait dapat segera dilakukan untuk menghadirkan regulasi yang lebih jelas dan memadai, sehingga upaya penegakan Syariat Islam di Aceh memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.
Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas seluruh aparatur, menegakkan disiplin, serta memastikan setiap ASN menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kehormatan dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Pemko juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi persoalan ini secara bijak, menghormati proses hukum yang berjalan, menjaga privasi keluarga pihak terkait, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun berita yang bersifat spekulatif.(**)
Editor: Redaksi
