Home / Banda Aceh / News / Parlementarial

Jumat, 13 November 2026 - 22:57 WIB

Musriadi Aswad Dorong Pemko Banda Aceh Susun Qanun Perlindungan Anak dan Perempuan

REDAKSI - Penulis Berita

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., saat pembahasan APBK Banda Aceh TA 2027 bersama TAPK dan Dinas PPPA di Ruang Banggar DPRK Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., saat pembahasan APBK Banda Aceh TA 2027 bersama TAPK dan Dinas PPPA di Ruang Banggar DPRK Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).

Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun Qanun tentang Perlindungan Anak dan Perempuan untuk memperkuat landasan hukum dalam mencegah kekerasan serta menjamin pemenuhan hak kelompok rentan di daerah tersebut.

Desakan tersebut disampaikan Musriadi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, di Ruang Banggar DPRK Banda Aceh, Jumat (13/11/2026) malam.

Baca Juga :  Wakil Bupati Aceh Besar Hadiri Peringatan HUT Bhayangkara ke-79

Menurut Musriadi, perlindungan anak dan perempuan perlu didukung regulasi khusus agar pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada program dan anggaran tahunan. Qanun tersebut diharapkan mengatur langkah pencegahan kekerasan, penanganan korban, pendampingan, hingga pemulihan secara sistematis dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Babinsa Koramil 01/Bireuen Gotong Royong Bersama Masyarakat

“Pemerintah Kota perlu menginisiasi regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Upaya ini harus mengutamakan pencegahan, edukasi, pendampingan, dan pemulihan korban, bukan hanya penanganan setelah kasus terjadi,” jelas Musriadi.

Ia meminta dinas terkait menyiapkan kajian akademik dan memetakan persoalan perlindungan perempuan dan anak di Banda Aceh sebagai dasar penyusunan qanun yang komprehensif dan tepat sasaran.

Musriadi juga menyoroti perlunya dukungan anggaran dalam APBK 2027 untuk memperkuat layanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, edukasi keluarga, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, regulasi yang baik tidak akan berjalan maksimal di lapangan.

Baca Juga :  Demo Soal Tanah Adat, Warga Sembalun Dilaporkan Bupatinya!

“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Regulasi ini harus diikuti dengan program dan dukungan anggaran yang jelas agar dapat dilaksanakan secara efektif,” tutupnya.(**)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh

Gubernur Aceh Lepas Bantuan Logistik Bencana untuk Sejumlah Kabupaten

Hukrim

Sat Reskrim Polres Nagan Raya Amankan Tiga Remaja Terkait Dugaan Pencurian Kotak Amal Masjid

Daerah

Baitul Mal Bireuen Antar Zakat Hak Fakir Bagi Lansia

Banda Aceh

Kapolda Aceh Hadiri Lepas Sambut Pangdam Iskandar Muda

Aceh

Abu Faisal Ajak Pelaku Usaha Urus Sertifikasi Halal di LPPOM MPU Aceh

Banda Aceh

Wawali Afdhal Lepas Petugas Survei Rumah Layak Huni, Pastikan Bantuan Baitul Mal Tepat Sasaran

Ekbis

Bupati Aceh Besar Tegaskan Pentingnya Koperasi Merah Putih

News

Kapolda Aceh Kunjungi Aceh Singkil Pasca Bencana, Disambut Kapolres dan Forkopimda