BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, menyatakan akan memanggil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh untuk meminta penjelasan terkait polemik penanganan kasus dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang pria berinisial AM.
Selain meminta klarifikasi, Irwansyah juga mengakui adanya kelemahan dalam regulasi Qanun Hukum Jinayat yang dinilai perlu mendapat perhatian dan dikaji kembali agar memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara serupa.
Pernyataan tersebut disampaikan Irwansyah melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (14/11/2026) malam. Ia menegaskan, DPRK perlu mendengar langsung penjelasan dari Satpol PP-WH sebagai institusi yang menangani perkara tersebut.
“Kita akan memanggil Satpol PP-WH Banda Aceh, untuk meminta keterangan, jawaban, dan tanggapan atas apa yang beredar di tengah masyarakat,” tulis Irwansyah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin atas polemik yang berkembang. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya membutuhkan penjelasan dari aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat.
“Memang ada kelemahan dalam regulasi Qanun, dan itu akan kita coba sampaikan juga ke pihak Provinsi untuk bisa segera direvisi,” tulisnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menyikapi persoalan tersebut secara bijak serta mencari solusi melalui mekanisme hukum dan regulasi yang berlaku.
Terkendala Pembuktian
Polemik ini mencuat setelah FD dan AM dikeluarkan dari tahanan menyusul berakhirnya masa penahanan. Keduanya sebelumnya diamankan dalam penggerebekan di ruang kerja FD di Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh pada 12 Agustus 2026.
Dalam proses penyidikan, aparat menghadapi kendala pembuktian untuk memenuhi unsur jarimah liwath sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Qanun tersebut mendefinisikan jarimah liwath sebagai perbuatan seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Sementara itu, ketentuan mengenai pelecehan seksual mensyaratkan adanya perbuatan terhadap korban tanpa kerelaan korban.
Dalam keterangan sebelumnya, Satpol PP-WH Banda Aceh menyebut unsur pidana yang disangkakan belum terpenuhi berdasarkan petunjuk jaksa. Pengeluaran kedua orang tersebut dari tahanan juga disebut berkaitan dengan berakhirnya batas waktu penahanan, bukan berarti perkara telah dihentikan.
Menunggu Penjelasan Resmi
Rencana pemanggilan Satpol PP-WH oleh DPRK Banda Aceh menjadi langkah penting untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai proses penyidikan, kendala pembuktian, serta dasar hukum yang digunakan dalam penanganan perkara tersebut.
Di sisi lain, wacana evaluasi Qanun Hukum Jinayat perlu dibahas secara cermat dengan melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait. Setiap perubahan ketentuan pidana harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan serta tetap menjunjung asas kepastian hukum dan perlindungan hak setiap orang.
Publik kini menantikan tindak lanjut DPRK Banda Aceh, termasuk hasil klarifikasi dari Satpol PP-WH dan langkah yang akan ditempuh untuk menyampaikan persoalan regulasi tersebut kepada Pemerintah Aceh.(**)
Editor: Redaksi























