BANDA ACEH – Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) melalui Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan penting bertajuk “Asistensi dan Monitoring Penyesuaian Alokasi Transfer Ke Daerah bagi Pemerintah Daerah Terdampak Bencana, kamis,(25/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, rapat dipimpin langsung oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV, Bapak Fernando H. Siagian S.STP, M.Si., dan didampingi secara langsung oleh Kepala BPKA, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si.
Keikutsertaan dalam acara ini sangat luas, dengan kehadiran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) terkait di lingkungan BPKA serta perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota se-Seluruh Provinsi Aceh.
Kehadiran para perwakilan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menangani dampak bencana melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan terkoordinasi.
Kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dapat disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan aktual daerah-daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
Penyesuaian anggaran ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses pemulihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap bagian dari dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak.
Dalam sambutannya, Kepala BPKA Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si., menyoroti pentingnya kolaborasi antara semua pihak terkait dalam mengelola keuangan daerah pasca bencana. “Bencana membawa dampak yang luas, tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga pada stabilitas keuangan daerah.
Melalui kegiatan asistensi dan monitoring ini, kami ingin memastikan bahwa alokasi dana dapat disalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan digunakan secara transparan serta akuntabel,” jelasnya.
Sementara itu, Bapak Fernando H. Siagian S.STP, M.Si., dalam paparannya menjelaskan mekanisme teknis penyesuaian alokasi transfer yang akan diterapkan.
Ia menjelaskan bahwa proses penyesuaian tidak hanya berdasarkan data kerusakan yang terjadi, tetapi juga mempertimbangkan perencanaan jangka panjang untuk memastikan bahwa daerah tidak hanya pulih, tetapi juga lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
“Kita tidak hanya fokus pada pemulihan darurat, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran yang adaptif terhadap kondisi bencana,” ujar Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV tersebut.
Dalam sesi asistensi yang berlangsung intensif, para peserta mendapatkan pemaparan rinci mengenai kriteria penilaian kebutuhan daerah, tahapan administrasi yang perlu dilalui untuk mengajukan penyesuaian alokasi, serta sistem pelaporan dan monitoring yang akan diterapkan.
Para perwakilan dari kabupaten dan kota juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan spesifik daerah masing-masing, mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, sarana air bersih, hingga dukungan untuk pemulihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak.
Beberapa perwakilan daerah yang pernah mengalami bencana juga berbagi pengalaman dalam mengelola dana bantuan pasca bencana, serta menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.
Hal ini menjadi bahan evaluasi berharga untuk menyempurnakan mekanisme penyesuaian alokasi transfer di masa depan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Aceh.
Selain itu, juga diharapkan dapat memperkuat sistem manajemen keuangan daerah agar lebih responsif dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.(**)
Editor: Redaksi
