BANDA ACEH – Perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen, dan kini Pemerintah Aceh fokus penuh pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap). Sementara itu, pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan juga terus berjalan dengan baik.
“Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah wilayah terdampak.
HUNTARA HAMPIR RAMPUNG, HUNTAP SIAP DIPERCEPATKAN
Nasir mendetailkan bahwa angka 99 persen pembangunan Huntara telah terealisasi, dengan sebanyak 20.715 unit selesai dari target total 20.797 unit. “Jadi hampir rampung,” katanya dengan senyum bangga.
Namun demikian, fokus kini bergeser ke pembangunan Hunian Tetap (Huntap), yang saat ini realisasinya masih berada di angka 3,6 persen atau sebanyak 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit. “Kita akan berusaha secepatnya untuk menyelesaikan pembangunan Huntap agar masyarakat dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” tambahnya.
1.543 RUAS JALAN DAERAH SUDAH BERFUNGSI KEMBALI
Dalam sektor transportasi, kemajuan juga sangat signifikan. Sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional kini telah berfungsi secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah juga sudah kembali dapat difungsikan oleh masyarakat. Ini menjadi kabar baik bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.
Terkait dukungan anggaran, Sekda Aceh menjelaskan bahwa realisasi keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) 2026 telah menyerap Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan penanganan bencana, di mana sebanyak 353 paket (46,1 persen) telah resmi memasuki tahap pengerjaan fisik di lapangan.
“Melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun (41,48%),” jelas Nasir.
3 USULAN STRATEGIS UNTUK PERCEPATAN PEMULIHAN
Pemerintah Aceh mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan dan pembangunan daerah:
Pertama, penguatan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menutup kesenjangan alokasi dana agar program prioritas dapat segera dieksekusi di lapangan.
Kedua, pemulihan konektivitas dengan mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak – antara lain Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. “Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa,” ujar Nasir.
Ketiga, pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap K/L agar kendala teknis di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan akuntabel.
KOMITMEN SINERGI PUSAT-DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Nasir.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang. (**)
Editor: Redaksi
