BIREUEN — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saifuddin Muhammad (yang akrab disapa Yah Fud), mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera melakukan pengerukan dan normalisasi muara serta alur Sungai Krueng Peudada di Kabupaten Bireuen.
Yah Fud menegaskan, pendangkalan parah yang terjadi di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Peudada tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga sudah mengancam keselamatan para nelayan saat keluar masuk melaut.
“Keluhan para nelayan di TPI Peudada ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Mereka kesulitan keluar masuk untuk melaut karena muara dan alur Krueng Peudada mengalami pendangkalan. Saya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera turun tangan melakukan pengerukan,” ujar Yah Fud, Rabu (12/8/2026).
Dampak Bencana Hidrometeorologi
Politisi Partai NasDem ini menjelaskan bahwa pendangkalan alur sungai tersebut merupakan dampak langsung dari bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Material tumpukan sedimentasi yang terbawa arus deras membuat kedalaman alur sungai menyusut drastis.
Kondisi ini berimbas langsung pada mata pencaharian warga lokal yang mayoritas bergantung penuh pada sektor kelautan.
“Nelayan adalah kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada akses menuju laut. Kalau boat mereka tidak bisa keluar masuk dengan aman, tentu penghasilan mereka ikut terganggu,” tutur Yah Fud.
Dorong Anggaran Rehabilitasi KKP Rp1,5 Triliun Masuk Bireuen
Menanggapi informasi mengenai rencana pengalokasian anggaran rehabilitasi sektor perikanan dari KKP sebesar Rp1,5 triliun, Yah Fud meminta agar alokasi dana tersebut direalisasikan tepat sasaran pada daerah-daerah yang terdampak bencana di Aceh.
Ia mendesak KKP untuk memasukkan pengerukan Krueng Peudada ke dalam daftar prioritas utama nasional.
“Kami meminta Krueng Peudada ini menjadi salah satu prioritas penanganan rehabilitasi di sektor kelautan dan perikanan di Aceh. Yang kita harapkan bukan sekadar survei atau pendataan, tetapi ada langkah konkret,” tegasnya.
Kawal Aspirasi Melalui Lembaga Legislatif
Di akhir keterangannya, Yah Fud menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh aspirasi nelayan Peudada melalui jalur kelembagaan di DPRA. Ia juga mendorong sinergi dan koordinasi cepat antara Pemkab Bireuen, Pemerintah Aceh, dan Kemen KKP agar pengerukan dapat segera dieksekusi.
“Nelayan harus bisa kembali melaut dengan aman dan lancar. Pengerukan muara dan alur Krueng Peudada menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat nelayan di TPI Peudada,” pungkas Yah Fud.(**)
Editor: Redaksi
