BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, mendorong penyelesaian persoalan Bendera Aceh serta kepastian pelaksanaan kekhususan daerah melalui komunikasi dengan pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam pertemuan silaturahmi di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu malam (4/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana jamuan makan malam itu menjadi ruang bagi Wali Nanggroe untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis Aceh.
Pembahasannya mencakup keberlanjutan perdamaian, implementasi kekhususan Aceh, hingga penyelesaian isu bendera yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe menegaskan bahwa kekhususan Aceh harus dilaksanakan secara konsisten sesuai kesepakatan damai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang kami harapkan bukan perlakuan istimewa di luar hukum, melainkan kepastian pelaksanaan kekhususan Aceh yang telah disepakati dalam perdamaian dan diakui dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,” kata Wali Nanggroe.
Persoalan Bendera Aceh menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Wali Nanggroe berharap persoalan yang berkaitan dengan pengaturan bendera dapat memperoleh penyelesaian melalui dialog dan mekanisme hukum yang tepat.
Sebagaimana diketahui, pengaturan Bendera dan Lambang Aceh telah tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Lembaga Wali Nanggroe memandang persoalan ini perlu diselesaikan dengan memperhatikan kekhususan Aceh, peraturan perundang-undangan nasional, serta semangat perdamaian.
Usai pertemuan, Menko Yusril mengatakan sejumlah hal yang disampaikan Wali Nanggroe, terutama terkait Bendera Aceh, akan diteruskan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
“Kami berdiskusi panjang lebar. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Wali Nanggroe kepada saya, yang harus saya sampaikan kepada Presiden, terutama terkait bendera Aceh khususnya,” ujar Yusril.
Selain soal bendera, pertemuan juga menegaskan pentingnya pelaksanaan kekhususan Aceh secara konsisten sesuai Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Wali Nanggroe berharap komunikasi dan dialog kelembagaan dengan pemerintah pusat terus diperkuat dan menghasilkan langkah-langkah konstruktif bagi kepentingan masyarakat Aceh.(**)
Editor: Redaksi
