BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga sisa akhir tahun anggaran 2026. Penegasan itu disampaikan dalam rapat evaluasi PAD yang digelar Jumat (6/11/2026).
Realisasi Per November Masih di Bawah Target
Hingga 2 November 2026, realisasi PAD baru mencapai Rp339 miliar lebih, atau setara 76,99 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp440 miliar lebih. Artinya, Pemko Banda Aceh masih harus mengejar sekitar Rp101 miliar dalam waktu kurang dari dua bulan ke depan untuk memenuhi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2026.
Penerimaan PAD Banda Aceh terdiri dari empat komponen utama dengan capaian sebagai berikut:
Komponen Realisasi Persentase
Pajak Daerah Rp172 Miliar Lebih 79,05%
Retribusi Daerah Rp18 Miliar Lebih 70,83%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp11 Miliar Lebih 90,37%
Lain-lain PAD yang Sah Rp135 Miliar Lebih 74,49%
Sementara berdasarkan sifat penggunaannya, PAD bebas digunakan telah mencapai Rp208 miliar atau 80,44 persen, sedangkan yang tidak bebas digunakan terealisasi Rp130 miliar atau 72,06 persen.
Dalam rapat tersebut, Sekda Jalaluddin meminta setiap kepala OPD menyampaikan proyeksi penerimaan hingga 31 Desember 2026, beserta langkah strategis dan upaya konkret untuk mempercepat realisasi pendapatan.
“Seluruh kepala OPD pengelola PAD diminta menyampaikan proyeksi penerimaan hingga akhir tahun, disertai langkah-langkah strategis dan upaya konkret yang akan dilakukan untuk memastikan target pendapatan dapat tercapai,” tegas Jalaluddin.
Ia menegaskan bahwa percepatan penerimaan PAD membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi berkala akan terus dilakukan guna mengidentifikasi potensi pendapatan, mengatasi kendala pemungutan, serta memastikan seluruh peluang pendapatan dikelola secara optimal.
“Optimalisasi PAD menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, membiayai pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh,” pungkas Jalaluddin.(**)
























