KSINews |Banda Aceh – Ketua Bidang Politik, Hukum dan Advokasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA) Fazil Rinaldi, S.I.P, Menyayangkan pernyataan sikap Ketua IPNR yang menyebutkan Syariat Islam tidak memperbolehkan Perempuan sebagai Pemimpin.
hal ini memicu kegaduhan publik dan dikecam oleh berbagai kalangan Masyarakat Nagan Raya. Tidak hanya itu, ketua IPNR juga menggunakan narasi Agama dalam mendiskreditkan Perempuan.
Fazil Rinaldi mengatakan, terkait statmen Ketua IPNR, dirinya mempertanyakan syariat Islam mana sebenarnya yang dilanggar, ini harus diperjelas ke Publik sehingga tidak salah memahami konteks tersebut.
“Jika argumentasi IPNR dikeluarkan tanpa adanya analisis dan kajian mendalam, itu hanya akan menyesatkan dan sangat kita sesalkan,” kata Fazil Rinaldi Kepada media dalam Laporan tertulis, Kamis (15/9/2022).
Ia menyebutkan, bahwa dalam Surat Rekomendasi DPRK Nagan Raya, terdapat nama Fitriani Farhas yang mewakili kaum Perempuan dalam bursa PJ Bupati Nagan Raya, bahkan kemungkinan besar dan berharap agar Fitriani Farhas ditunjuk serta dilantik oleh Mendagri nantinya, sebab Fitriani adalah salah seorang sosok keterwakilan Perempuan seluruh PJ Bupati yang ada di Aceh.
“Tentu itu harus kita Apresiasi dan mendukung, mengingat menjadi sebuah kewajiban bagi DPRK untuk menunaikan Amanah Undang-Undang yang menyebut minimal ada 30% keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik,”ucapnya.
Lanjutnya, yang harus kita pahami dalam persoalan ini adalah kepemimpinan Perempuan dalam Islam dan konteks Aceh tentu bukan sesuatu yang baru, Sejarah mencatat begitu banyak perempuan dalam islam maupun Aceh yang menjadi pemimpin.
“ini merupakan fakta sejarah yang harus kita lihat secara utuh, bahkan sebagai daerah syariat islam tentu telah menjadi Role Model dalam menjunjung tinggi kesetaraan Gender yang dibuktikan dengan kepemimpinan perempuan dan harus dipertahankan,” ujarnya.
Kendati demikian, lanjutnya, Islam memberi ruang kepada siapapun manusia di bumi untuk menjadi Khalifah, tentu itu menjadi ketetapan Agama Islam dan harus dipahami secara benar, jangan kemudian dangkal dalam memahami maksud teks Agama, sehingga mendeskreditkan serta menempatkan Perempuan dalam golongan Manusia lemah padahal itu bagian dari Ciptaan Tuhan.
Di samping itu, kata Fazil, Jika pun Ketua IPNR ingin mengkritisi Rekomendasi nama Pj Bupati dari DPRK Naga Raya, seharusnya yang dilihat adalah kinerja, rekam jejak, serta pengetahuannya akan persoalan Daerah Nagan Raya.
“Apakah sosok tersebut benar-benar memahami persoalan pemerintahan dan birokrasi, sehingga kritik yang dilayangkan bersifat substansi dan argumentatif, jangan hanya kemudian membawa Agama untuk menyinggung persoalan Gender yang tidak ada kaitannya dengan kemampuan kepemimpinan,”ungkap Fazil yang juga menjabat sebagai Staf Advokasi dan Kampanye Solidaritas Perempuan Aceh.
Terakhir, katanya, kami minta Ketua IPNR supaya lebih banyak memahami sejarah Islam dan Aceh, agar tidak keliru dan memicu kegaduhan publik dengan cara berpikir dangkal.
“kita yakin sekali bahwa masyarakat Nagan Raya itu sudah pintar, bahkan bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar, hal demikian harus terus dipertahankan demi Kemajuan Kabupaten Nagan Raya ke depan,”tutupnya.
