“Penumpukan perwira non-job TNI jika dibiarkan diperkirakan bisa membuat anggaran pertahanan membengkak.”
Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Markas Besar TNI diminta untuk mencari solusi jitu terkait persoalan keberadaan para perwira tanpa penugasan (non job).
Sebab, jika hal itu dibiarkan maka akan terjadi penumpukan perwira yang berdampak terhadap penurunan kinerja dan membebani anggaran pertahanan.
“Penting juga kiranya, Kementerian Pertahanan dengan Mabes TNI dan tiga matra untuk juga mencari formulasi yang tepat menyelesaikan problem perwira non-job,” kata pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, dalam keterangan kepada Kompas.com, pada Kamis (2/6/2022).
Menurut Anton cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi persoalan penumpukan perwira tanpa jabatan adalah melalui penataan program pemisahan dan penyaluran (sahlur), serta pensiun dini bagi perwira non-job.
“Dengan begitu, beban biaya rutin bisa terurai secara bertahap,” ujar Anton.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 123,44 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disusun Kementerian Keuangan.
Sebanyak 4 dari 6 program utama Kementerian Pertahanan untuk 2023 terkait dengan urusan pembinaan, manajemen, hingga soal kesejahteraan prajurit. Perinciaannya adalah sebagai berikut:
Program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp 79,1 triliun.
Program pelaksanaan tugas TNI dengan anggaran sebesar Rp 3,72 triliun.
Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit dengan anggaran sebesar Rp 9,55 triliun.
Program pembinaan sumber daya pertahanan dengan anggaran sebesar Rp 366,2 miliar.
Sumber : KOMPAS.com
