Home / News / Pemerintah Aceh

Selasa, 10 Februari 2026 - 21:51 WIB

Wagub Aceh Sampaikan Sejumlah Permintaan Strategis saat MPR RI Kunjungi Aceh

REDAKSI - Penulis Berita

Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, SE, mengikuti pertemuan dengan Pimpinan MPR RI, dan Mendagri Tito Karnavian  dalam rangka penyerahan bantuan untuk 8 Kabupaten yang terdampak bencana Hidro meteorologi di Potensi Daerah Sekda Aceh Banda Aceh, 10/2/2026

Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, SE, mengikuti pertemuan dengan Pimpinan MPR RI, dan Mendagri Tito Karnavian dalam rangka penyerahan bantuan untuk 8 Kabupaten yang terdampak bencana Hidro meteorologi di Potensi Daerah Sekda Aceh Banda Aceh, 10/2/2026

Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Hadir dalam kunjungan itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Turut hadir Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dari jajaran Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak.

Wagub Fadhlullah mengatakan bencana banjir dan longsor telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan secara bertahap.

Baca Juga :  Lepas 419 Jemaah Umrah, Kemenag: Patuhi Prokes, Pandemi Belum Berakhir

Saat ini, tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian, meskipun jumlah tersebut terus menurun seiring sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.

“Kami berharap penyaluran dana bantuan dari Kementerian Sosial dapat dipercepat, khususnya jadup bagi warga di huntara, bantuan perabotan, serta dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa terealisasi secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.

Selain itu, Wagub Aceh meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden.

Ia juga mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), mengingat fokus daerah saat ini pada penanganan bencana.

“Kami berharap dengan kehadiran pimpinan MPR RI, berbagai kebutuhan Aceh bisa ditindaklanjuti lebih cepat,” katanya.

Baca Juga :  29 Hakim Diduga Menerima Suap Rp 107 Miliar pada 2011-2024

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.

Menurut Tito, solusi utama saat ini adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data calon penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data yang valid menjadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari ada persoalan saat dilakukan pemeriksaan,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah dalam penyediaan hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

Baca Juga :  Polda Aceh Siap Dukung Pembentukan WPR untuk Cegah Penambangan Ilegal

“Semua yang disampaikan telah kami teruskan kepada Presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian dari yang kami rasakan. Sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.

Menanggapi permintaan Wagub Aceh, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara kebijakan barcode BBM dengan berkoordinasi bersama Pertamina, serta mengupayakan agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung melalui APBN. Terkait bantuan sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan solusi tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara umum.

Dalam kesempatan tersebut, MPR RI menyerahkan sebanyak 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan.

Selain itu, diserahkan pula paket perlengkapan ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, serta Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan. (**)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

RSIA Kini Miliki Layanan CT Scan

News

Dinas ESDM Aceh Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Aceh

News

HUT SPS ke 78, Pengurus  di Aceh Gelar Doa Bersama 

News

Diduga Gantung Diri, Seorang Sopir Truk Ditemukan Meninggal Dunia di Desa Blang Muko

Aceh

Kadis DSI Aceh Pimpin Gotong Royong Tahap II, 50 ASN Dikerahkan Pulihkan SMKN 1 Karang Baru

News

Pangdam Iskandar Muda bersilaturahmi dengan Bupati Bireuen.

Aceh Besar

Wagub dan Mendikdasmen Letakkan Batu Pertama Pembangunan SMK Muhammadiyah Banda Aceh

Berita

Jeremy Dubes Inggris bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan T.A Khalid Anggota DPR RI Tinjau Lokasi Konservasi Gajah di Aceh Tengah